Ketika PBB Tidak Lagi Dihormati, Dunia di Ambang Perang Besar?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus saja menyampaikan sikap tidak suka terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York, 23 September 2025, mengecam PBB karena tidak membantu upaya perdamaian pemerintahannya dan karena "menciptakan masalah baru" bagi AS dan negara-negara anggotanya, sambil mempertanyakan tujuan PBB dan juga menawarkan "uluran tangan kepemimpinan dan persahabatan Amerika" kepada semua negara di badan tersebut.
"PBB tidak hanya gagal menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan, tetapi terlalu sering justru menciptakan masalah baru yang harus kita selesaikan," kata Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contoh terbaiknya adalah isu politik nomor satu di zaman kita: krisis migrasi yang tidak terkendali. Itu tidak terkendali. Negara-negara Anda sedang hancur," Trump menambahkan.
Bahkan, dalam pidato pertamanya di Majelis Umum PBB di masa pemerintahan keduanya, ia menyoroti kekuatan Amerika yang telah mengaambil alih badan internasional tersebut.
Tak hanya itu, Trump juga menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ikut membantu menyerang Iran bersama Israel dan berencana mencaplok Greenland. Meski PBB dan banyak pemimpin dunia mengingatkan, namun Trump seolah tidak peduli.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS).
"Saya sangat prihatin tentang kemungkinan peningkatan ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensialnya terhadap kawasan, dan preseden yang mungkin ditimbulkannya terhadap bagaimana hubungan antar negara dijalankan," kata Guterres dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (6/1).
Laman thebulletin.org, menyebutkan Trump mengkontraskan penggambaran suram tentang organisasi tersebut dengan penilaian tinggi terhadap efektivitasnya sendiri, mengulangi klaim yang banyak diperdebatkan bahwa ia telah menghentikan beberapa perang berkepanjangan.
Apa Jadinya Dunia Tanpa PBB?
Menteri Luar Negeri RI Sugiono pernah mengungkapkan tantangan dunia saat ketika kualitas dan kerja sama dunia yang memudar, multilateralisme yang kehilangan daya, hukum internasional dan piagam PBB tidak lagi dihormati, arsitektur hingga tatanan global dunia yang tak lagi sesuai dengan zaman.
Kemudian komitmen negara-negara berpengaruh yang lemah menjalankan sistem yang mereka bentuk.
"Semangat reformasi multilateral jalan di tempat dan banyak negara yang enggan untuk memperbaikinya karena ingin mempertahankan dominasi dan status quo," ujarnya saat memberikan keterangan pers awal tahun 2025 silam.
Karena itu, menurut Menlu, jika dibiarkan sistem tatanan global akan makin mati suri. Negara berkembang, akan semakin dipinggirkan dan potensi konflik yang sifatnya global bakal semakin terbuka."Dan skenario terburuk, termasuk perang nuklir bisa terjadi," katanya.
Senada dengan Sugiono, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi dunia sekarang. Sebagai mantan petinggi militer dia mencium potensi perang dunia (PD) ketiga pecah, dengan melihat melihat situasi dan kondisi geopolitik baru-baru ini.
Pendiri Partai Demokrat itu menyebut perang dunia ketiga sangat mungkin terjadi, meski hal itu bisa dicegah. Namun, melihat perkembangannya saat ini dari hari ke hari, ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin kecil.
"Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit," tulis SBY lewat akun X pribadinya, Senin (19/1).
SBY menyebutkan kondisi geopolitik saat ini memiliki banyak kesamaan menjelang pecahnya perang dunia pertama (1914-1918) dan kedua (1939-1945).
Misalnya, muncul pemimpin negara kuat yang ingin perang, pembentukan persekutuan negara-negara yang saling berhadapan, hingga pembangunan kekuatan militer dalam skala besar.
Lihat Juga : |
"Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini," ujar SBY.
Padahal, Piagam PBB dan hukum internasional tidak lagi dihormati, tatanan dunia terancam chaos (kacau) dan kembali ke "hukum rimba" di mana kekuatan fisik (ekonomi/militer) menentukan segalanya.
Multilateralisme kehilangan daya, agresi sepihak meningkat tanpa sanksi efektif, dan keadilan hanya tajam ke negara lemah namun tumpul ke negara adidaya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
