Parlemen Baru Thailand Pilih Anutin Charnvirakul Jadi Perdana Menteri
Parlemen baru Thailand resmi memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri, pada pada Kamis (19/3). Anutin mempertahankan posisi konservatif di pucuk pemerintahan setelah partainya meraih kemenangan besar dalam pemilu.
Anutin mendapat dukungan mayoritas dari anggota legislatif yang baru dilantik, menegaskan posisinya sebagai kepala pemerintahan.
"Parlemen ini telah memilih Anutin Chanvirakul untuk menjadi perdana menteri," kata Ketua Parlemen Sophon Zaram di hadapan gedung legislatif, melansir AFP.
Sophon Zaram mengumumkan, Anutin memperoleh 293 suara dari total anggota parlemen yang hadir. Adapun rival progresifnya, Natthaphong Ruengpanyawut, meraih 119 suara dan 86 anggota parlemen lainnya memilih abstain.
Anutin menyatakan harapannya untuk terus melayani rakyat selama ia mampu.
"Mereka yang mengenal saya, memahami bahwa setiap kali ada masalah yang memengaruhi masyarakat, saya akan segera menanggapi kebutuhan mereka," ujar Anutin menjelang pemungutan suara.
Anutin, yang berusia 59 tahun dan merupakan pewaris kekayaan keluarga di bidang konstruksi, pertama kali menjabat perdana menteri pada September lalu.
Ia dikenal sebagai pendukung dekriminalisasi ganja di Thailand dan berasal dari partai Bhumjaithai yang pro-militer dan pro-monarki.
Partainya mencatatkan pencapaian terbaik dalam pemilu Februari, memenangkan kursi terbanyak setelah janji membangun tembok di perbatasan dengan Kamboja, menutup semua pos lintas batas, serta merekrut 100.000 tentara sukarela.
Kemenangan Bhumjaithai ini terjadi setelah dua putaran bentrokan berdarah di perbatasan dengan Kamboja pada tahun sebelumnya.
Partai ketiga terbesar, Pheu Thai, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri yang dipenjara, Thaksin Shinawatra, sepakat bergabung dalam koalisi bersama 14 partai kecil lainnya untuk mendukung Anutin sebagai perdana menteri.
Sebelumnya, pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai runtuh setelah Anutin menarik partainya dari koalisi.
Kejatuhan tersebut dipicu oleh kontroversi terkait pernyataan Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin, yang disebut membuat pernyataan sensitif mengenai pemimpin Kamboja dan militer Thailand, memicu kemarahan publik dan politik.
Adapun partai reformis People's Party yang sebelumnya diprediksi akan menang pemilu, kini menjadi oposisi utama. Namun, 10 anggota parlemen dari partai ini, termasuk pemimpinnya Natthaphong, menghadapi tuduhan pelanggaran etika.
Pelanggaran tersebut, terkait upaya mereka mereformasi undang-undang penghinaan terhadap raja, yang berpotensi membuat mereka dilarang berpolitik.
Sebelum pemungutan suara, Natthaphong menyatakan oposisi akan memanfaatkan parlemen untuk menyampaikan aspirasi dan komunikasi efektif dengan masyarakat.
Pemerintah baru Thailand kini harus menghadapi tantangan besar, mulai dari dampak perang di Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi yang melambat, hingga ketegangan perbatasan dengan Kamboja.
(rti)