Aksi Kekerasan Militan Marak Terjadi di Pakistan, Apa Akar Masalahnya?

Melancarkan serangan udara lintas batas, memasang pagar perbatasan, mendeportasi warga Afghanistan, hingga menutup jalur perdagangan belum mampu menghentikan meningkatnya aksi kekerasan militan di Pakistan belakangan ini.

Menurut Dawood Safi, peneliti dan pendiri lembaga nirlaba Afghanistan Bridging Initiative (ABI), kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam cara Islamabad memahami krisis keamanannya sendiri.

Ia berpendapat bahwa Pakistan terlalu menitikberatkan penjelasan eksternal terhadap meningkatnya aktivitas kelompok militan dengan menunjuk Afghanistan dan keberadaan tempat perlindungan kelompok bersenjata di seberang Garis Durand.

Menurutnya, faktor lintas batas memang nyata dan Kabul memiliki tanggung jawab untuk memastikan wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk menyerang negara tetangga.

"Pakistan dapat menunjukkan jangkauan militernya melintasi Garis Durand, menekan Kabul, membatasi perdagangan, dan mendeportasi warga Afghanistan. Tetapi tidak satu pun dari langkah tersebut menjelaskan mengapa kekerasan militan di dalam Pakistan terus muncul kembali," ujar Safi.

Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) mencatat 1.066 serangan militan sepanjang 2025, meningkat 17 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi sejak 2014.

Di saat yang sama, operasi pasukan keamanan juga meningkat tajam. Jumlah operasi keamanan naik 63 persen menjadi 482 operasi, sementara lebih dari 2.100 militan dilaporkan tewas, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Namun peningkatan operasi tersebut tidak diikuti penurunan serangan.

Gelombang kekerasan militan di Pakistan

Sebagian besar kekerasan tetap terkonsentrasi di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, dua wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik bersenjata di Pakistan.

"Pakistan menerapkan lebih banyak kekuatan, tetapi tidak menghasilkan lebih banyak keamanan," sebut Safi.

Menurutnya, operasi militer memang dapat menghancurkan jaringan militan atau menggagalkan serangan tertentu, tetapi tidak dapat menggantikan legitimasi politik.

"Serangan udara dapat menghancurkan sebuah kompleks, tetapi tidak dapat meyakinkan masyarakat yang merasa terasing bahwa negara mewakili mereka," katanya.

Safi menilai akar persoalan Pakistan terletak pada struktur politik yang selama beberapa dekade menempatkan otoritas militer di atas politik sipil serta memandang perbedaan pendapat di wilayah pinggiran sebagai ancaman keamanan.

Ia menyoroti pengalaman masyarakat Pashtun yang menurutnya menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni kekerasan dari kelompok militan dan tindakan koersif negara.

Dalam konteks tersebut, Pashtun Tahafuz Movement (PTM) muncul sebagai gerakan damai yang menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, ranjau darat, dan praktik kecurigaan kolektif terhadap masyarakat Pashtun.

Namun menurut Safi, respons negara lebih banyak didominasi pendekatan keamanan dibanding dialog politik.

"Ketika politik damai diperlakukan sebagai subversi, negara melemahkan alternatif terhadap militansi yang justru diklaim dibutuhkan," tuturnya.

Menurut Safi, kontradiksi serupa terlihat lebih jelas di Balochistan. Provinsi yang kaya sumber daya alam itu disebut masih dihantui kemiskinan, marginalisasi politik, dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri.

Penjelasan faktor eksternal

Penghilangan paksa, menurutnya, telah menjadi bagian dari memori politik masyarakat Baloch. Komisi Penyelidikan Pakistan sendiri mencatat 125 kasus baru penghilangan orang pada paruh pertama 2025, meskipun kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar.

Safi juga menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap aktivis hak asasi manusia Baloch, Dr. Mahrang Baloch, pada Juni lalu.

Menurutnya, terlepas dari argumentasi hukum pemerintah, pesan politik dari putusan tersebut akan melampaui ruang sidang.

"Mahrang menjadi tokoh penting karena memberikan ekspresi damai terhadap penderitaan keluarga yang mencari kerabat mereka yang hilang," ucapnya.

"Vonis seumur hidup terhadap figur seperti itu memberi pesan kepada banyak pemuda Baloch bahwa mobilisasi damai tidak menghasilkan dialog, melainkan penjara."

Safi menilai Afghanistan sering kali menjadi penjelasan faktor eksternal yang dirasa nyaman bagi Islamabad. Pakistan dapat menunjuk jaringan lintas batas, menuntut tindakan dari Kabul, dan menggambarkan operasi militernya sebagai pertahanan terhadap ancaman dari luar.

Namun menurutnya, penjelasan tersebut menjadi bermasalah ketika digunakan sebagai satu-satunya penyebab dari krisis yang memiliki akar domestik yang dalam.

Hal itu, katanya, mengalihkan perhatian dari persoalan tata kelola, ketimpangan pembangunan, penghilangan paksa, serta kegagalan menyediakan ruang bagi oposisi damai. Ia juga mempertanyakan efektivitas operasi lintas batas Pakistan ke Afghanistan.

Jarak antara Pakistan dan warganya

Menurut Safi, meskipun Islamabad mengklaim berhasil menghancurkan kamp militan dan menewaskan banyak anggota kelompok bersenjata, belum ada konfirmasi independen mengenai tewasnya tokoh senior Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dalam operasi tersebut sejak akhir 2025.

Sebaliknya, Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mencatat ratusan warga sipil Afghanistan menjadi korban kekerasan lintas batas pada kuartal pertama 2026, dengan serangan udara menjadi penyebab utama korban sipil.

Menurut Safi, membombardir Afghanistan atau memperketat perbatasan mungkin dapat menunjukkan kemampuan militer Pakistan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar di dalam negeri.

Ia menilai Islamabad tidak dapat berharap tekanan terhadap Afghanistan akan menutupi kekurangan legitimasi politik di dalam Pakistan sendiri.

"Seorang tetangga tidak dapat menyediakan legitimasi yang gagal dibangun sebuah negara di antara warga negaranya sendiri," kata Safi.

Safi menegaskan Pakistan tetap perlu meningkatkan keamanan perbatasan dan mencegah pergerakan kelompok militan melintasi Garis Durand. Namun pada saat yang sama, Islamabad juga perlu memperkuat otoritas sipil, melindungi organisasi politik damai, menyelidiki kasus penghilangan paksa, dan memperlakukan tuntutan masyarakat Pashtun maupun Baloch sebagai persoalan politik, bukan semata persoalan keamanan.

Selama militansi masih memperoleh dukungan dari rasa keterasingan di dalam Pakistan sendiri, kata Safi, pemberontakan kemungkinan akan terus berlanjut.

"Karena itu, pusat krisis bukanlah Kabul. Pusat krisis adalah semakin lebarnya jarak antara negara Pakistan dengan banyak warganya sendiri," pungkas Safi.