Di Sidang PBB, Raja Yordania Sebut Israel 'Ancaman Regional'
CNN Indonesia
Rabu, 23 Sep 2026 22:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pidato Raja Yordania Abdullah II di Sidang PBB. Foto: REUTERS/Brendan McDermid
Jakarta, CNN Indonesia --
Raja Yordania Abdullah II menyebut Israel sebagai "ancaman regional" yang bertindak dengan "tingkat impunitas yang menakutkan".
Pernyataan itu disampaikan saat isu Palestina menjadi fokus utama pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/9).
Pada hari pembukaan acara tersebut, Abdullah mengatakan dunia saat ini menghadapi "momen unik dalam sejarah" karena perubahan berlangsung dengan skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap hari membawa krisis lain, tragedi lain, keadaan darurat lain yang menuntut perhatian kita. Setiap generasi percaya bahwa tantangan yang mereka hadapi tidak tertandingi; mungkin bagi kita itu benar," kata Abdullah, seperti dilaporkan Arab News.
Menurut Abdullah, perhatian telah menjadi aset penting di seluruh dunia karena menentukan "konflik mana yang menerima diplomasi berkelanjutan dan mana yang memudar dari agenda, apakah gencatan senjata bertahan setelah kamera pergi... dan apakah penderitaan kemanusiaan tetap tak tertahankan atau menjadi hal yang biasa."
Abdullah kemudian menyoroti berbagai konflik berkepanjangan di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, Yaman, Sudan, dan Iran.
"Jika ada yang ragu bahwa krisis di wilayah kita hanya akan tetap di sana, lihat saja tagihan energi dan bahan makanan keluarga biasa dari Mumbai hingga Madrid hingga Minnesota," katanya.
"Perang Iran telah menunjukkan betapa cepatnya ketidakstabilan dapat mengganggu perdagangan, investasi, dan kehidupan di luar wilayah ini," lanjutnya.
Namun, Abdullah mengatakan Gaza tetap menjadi salah satu persoalan utama yang harus mendapat perhatian dunia.
"Selama beberapa dekade, saya telah berdiri di hadapan majelis ini dan memperingatkan bahaya membiarkan konflik Palestina-Israel tidak terselesaikan," katanya.
Abdullah menilai komunitas internasional selama ini lebih memilih "mengelola" konflik Palestina-Israel daripada menyelesaikannya. Ia mempertanyakan nilai hukum internasional jika aturan tersebut dapat diabaikan selama puluhan tahun.
"Jika hukum internasional dapat diabaikan selama beberapa dekade, lalu apa sebenarnya nilai hukum itu? Dan bagaimana kita dapat menegakkannya jika kita bahkan tidak mau mengecam pelanggarannya?" kata Abdullah.
Ia juga menyoroti jumlah korban Palestina di Gaza. Menurutnya, dalam 300 hari pertama periode yang disebut sebagai gencatan senjata, setidaknya 300 anak Palestina tewas.
Abdullah mengutuk Israel karena "mengubah aturan main" serta terus melancarkan serangan dan menghancurkan infrastruktur sipil di Gaza. Ia juga menuding Israel menolak menarik pasukannya dari wilayah tersebut.
Menurut Abdullah, kondisi itu membuat warga Palestina hanya dapat tinggal di wilayah yang mencakup sekitar sepertiga luas Gaza.
Ia meminta para pengamat tidak lagi melihat kebijakan Israel sebagai sekadar "tindakan militer sementara" atau "konsekuensi perang".
"Akuntabilitas dimulai ketika kita menyebut segala sesuatu apa adanya: sebuah upaya untuk menghapus kehidupan Palestina dan memaksakan realitas teritorial baru di Gaza," ujarnya.
Abdullah kemudian memperingatkan kondisi di Tepi Barat. Menurutnya, perkembangan di wilayah tersebut jauh lebih berbahaya daripada sekadar peningkatan ketegangan.
"Sementara perhatian dunia tertuju pada Gaza, sesuatu yang luar biasa berbahaya sedang terjadi di Tepi Barat," katanya.
"Sebagian orang mungkin berpikir kita pernah melihat ini sebelumnya: pemukiman, kekerasan, penggusuran, hal yang sama terus berulang. Tetapi sebenarnya tidak, dan ini bukan sekadar peningkatan ketegangan," lanjutnya.
"Ini adalah perubahan mendasar. Apa yang dulunya merupakan proses yang perlahan kini telah meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih agresif," tambahnya.
Abdullah menyoroti meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina serta penghancuran tanah dan properti milik mereka. Ia menuduh Israel berusaha memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki, memperluas permukiman, dan mengusir warga Palestina.
"Tentara Israel hanya berdiri menyaksikan para pemukim menyerang warga Palestina, sering kali melindungi para penyerang atau bergabung dengan mereka," kata Abdullah.
Ia juga menuduh pasukan Israel menghalangi ambulans untuk mencapai korban luka dan menargetkan jurnalis internasional yang meliput kondisi di wilayah tersebut.
"Dan ketika tentara hanya menonton, membiarkan, dan terkadang bahkan ikut serta dalam kekerasan terhadap warga sipil, ini bukan lagi tentang 'segelintir perusuh'," ujarnya.
Menurut Abdullah, aktivitas Israel di Tepi Barat harus dipahami sebagai kebijakan pengusiran paksa. Ia mendesak masyarakat internasional melihat Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa Palestina.
Ia mengatakan Gaza telah "dihancurkan", sedangkan Tepi Barat "secara de facto dianeksasi". Menurutnya, kondisi tersebut membuat pembentukan negara Palestina yang layak semakin sulit.
Lanjut ke sebelah...
Abdullah juga menolak anggapan bahwa negara-negara Arab tidak menginginkan perdamaian dengan Israel. Ia mengingatkan kembali Inisiatif Perdamaian Arab 2002 yang dipelopori Arab Saudi.
Dalam inisiatif tersebut, negara-negara Arab dan Muslim menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas perdamaian dan pembentukan negara Palestina.
"Selama lebih dari 20 tahun, tawaran itu tetap berlaku; hambatannya bukanlah tidak adanya mitra perdamaian, tetapi tidak adanya pemerintah Israel yang bersedia menerimanya," kata Abdullah.
Ia kemudian mengkritik pemerintah Israel karena dinilai berusaha mengalihkan perhatian dari kritik internasional.
"Pemerintah Israel ini memahami kekuatan perhatian. Dan belakangan ini, mereka tidak menyukai perhatian yang mereka dapatkan. Ketika dihadapkan dengan bukti kesalahan, alih-alih mengubah arah, mereka memilih untuk mengalihkan perhatian, mendiskreditkan para kritikusnya," ujarnya.
Menurut Abdullah, masyarakat internasional kini memiliki berbagai instrumen untuk menekan negara yang melanggar hukum internasional, termasuk sanksi, pembekuan aset, embargo, dan isolasi diplomatik.
Namun, ia menilai langkah tersebut belum diterapkan secara efektif terhadap Israel. "Resolusi berakhir di tempat mereka dimulai... di atas kertas," katanya.
Abdullah memperingatkan bahwa kondisi tersebut menciptakan situasi ketika pemerintah Israel merasa tidak memiliki kendali atau konsekuensi yang cukup atas tindakannya.
"Rasa kebal hukum pemerintah ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pemerintah tidak lagi merasa perlu bertanya, 'Bisakah kita lolos begitu saja?' Mereka sudah tahu jawabannya," ujarnya.
Abdullah juga memperingatkan masyarakat internasional agar tidak menganggap ambisi Israel hanya terbatas pada wilayah Palestina. Ia menyebut kebijakan Israel sebagai ancaman bagi kawasan dan menyoroti perkembangan di Suriah sebagai salah satu contohnya.
"Saat ini, Suriah adalah peringatan yang dipilih oleh komunitas internasional untuk diabaikan. Selangkah demi selangkah, Israel sedang menguji seberapa jauh mereka dapat melangkah," kata Abdullah.
"Dan setiap kali komunitas internasional berpaling, Israel belajar bahwa mereka dapat melangkah lebih jauh lagi melintasi perbatasan dan batasan hukum," lanjutnya.
Abdullah mengatakan Yordania memahami risiko konflik yang terus meluas karena negara tersebut berada di kawasan yang menghadapi berbagai krisis secara beruntun.
"Jordan sangat memahami hal ini. Kami tahu apa artinya hidup di wilayah di mana satu krisis datang sebelum krisis sebelumnya mereda," katanya.
Meski demikian, Abdullah menegaskan Yordania akan tetap berkomitmen terhadap perdamaian yang adil. Yordania juga akan terus mendukung ketahanan Palestina dan mempertahankan status quo historis serta legal di situs-situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.
Abdullah mengatakan Yordania ingin menjadi negara yang dapat diandalkan dalam upaya menjaga perdamaian.
"Negara yang dapat diandalkan dunia, setia pada prinsip-prinsip kita, setia pada janji kita, siap berbicara dengan siapa pun dan siap bekerja sama dengan siapa pun yang menginginkan perdamaian," ujarnya.
Ia menegaskan prinsip tersebut berlaku untuk berbagai konflik di dunia, termasuk Gaza, Sudan, dan Ukraina.
"Baik di Gaza, Sudan, Ukraina, atau di mana pun orang hidup dalam perang, pengungsian, dan ketakutan, baik krisis itu dimulai beberapa minggu yang lalu atau telah berlangsung selama beberapa dekade, prinsip-prinsip kita tidak dapat berubah hanya karena perhatian dunia," kata Abdullah.
Ia kemudian mengingatkan pentingnya menentukan fokus perhatian dunia di tengah banyaknya krisis global.
"Di dunia yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, kita harus cermat dalam mengarahkan perhatian kita, dan waspada terhadap apa yang berusaha mengalihkannya," ujarnya.
"Masa depan dibentuk bukan hanya oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh apa yang kita pilih untuk abaikan," lanjut Abdullah.
Jakarta, CNN Indonesia --
Raja Yordania Abdullah II menyebut Israel sebagai "ancaman regional" yang bertindak dengan "tingkat impunitas yang menakutkan".
Pernyataan itu disampaikan saat isu Palestina menjadi fokus utama pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/9).
Pada hari pembukaan acara tersebut, Abdullah mengatakan dunia saat ini menghadapi "momen unik dalam sejarah" karena perubahan berlangsung dengan skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap hari membawa krisis lain, tragedi lain, keadaan darurat lain yang menuntut perhatian kita. Setiap generasi percaya bahwa tantangan yang mereka hadapi tidak tertandingi; mungkin bagi kita itu benar," kata Abdullah, seperti dilaporkan Arab News.
Menurut Abdullah, perhatian telah menjadi aset penting di seluruh dunia karena menentukan "konflik mana yang menerima diplomasi berkelanjutan dan mana yang memudar dari agenda, apakah gencatan senjata bertahan setelah kamera pergi... dan apakah penderitaan kemanusiaan tetap tak tertahankan atau menjadi hal yang biasa."
Abdullah kemudian menyoroti berbagai konflik berkepanjangan di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, Yaman, Sudan, dan Iran.
"Jika ada yang ragu bahwa krisis di wilayah kita hanya akan tetap di sana, lihat saja tagihan energi dan bahan makanan keluarga biasa dari Mumbai hingga Madrid hingga Minnesota," katanya.
"Perang Iran telah menunjukkan betapa cepatnya ketidakstabilan dapat mengganggu perdagangan, investasi, dan kehidupan di luar wilayah ini," lanjutnya.
Namun, Abdullah mengatakan Gaza tetap menjadi salah satu persoalan utama yang harus mendapat perhatian dunia.
"Selama beberapa dekade, saya telah berdiri di hadapan majelis ini dan memperingatkan bahaya membiarkan konflik Palestina-Israel tidak terselesaikan," katanya.
Abdullah menilai komunitas internasional selama ini lebih memilih "mengelola" konflik Palestina-Israel daripada menyelesaikannya. Ia mempertanyakan nilai hukum internasional jika aturan tersebut dapat diabaikan selama puluhan tahun.
"Jika hukum internasional dapat diabaikan selama beberapa dekade, lalu apa sebenarnya nilai hukum itu? Dan bagaimana kita dapat menegakkannya jika kita bahkan tidak mau mengecam pelanggarannya?" kata Abdullah.
Ia juga menyoroti jumlah korban Palestina di Gaza. Menurutnya, dalam 300 hari pertama periode yang disebut sebagai gencatan senjata, setidaknya 300 anak Palestina tewas.
Abdullah mengutuk Israel karena "mengubah aturan main" serta terus melancarkan serangan dan menghancurkan infrastruktur sipil di Gaza. Ia juga menuding Israel menolak menarik pasukannya dari wilayah tersebut.
Menurut Abdullah, kondisi itu membuat warga Palestina hanya dapat tinggal di wilayah yang mencakup sekitar sepertiga luas Gaza.
Ia meminta para pengamat tidak lagi melihat kebijakan Israel sebagai sekadar "tindakan militer sementara" atau "konsekuensi perang".
"Akuntabilitas dimulai ketika kita menyebut segala sesuatu apa adanya: sebuah upaya untuk menghapus kehidupan Palestina dan memaksakan realitas teritorial baru di Gaza," ujarnya.
Abdullah kemudian memperingatkan kondisi di Tepi Barat. Menurutnya, perkembangan di wilayah tersebut jauh lebih berbahaya daripada sekadar peningkatan ketegangan.
"Sementara perhatian dunia tertuju pada Gaza, sesuatu yang luar biasa berbahaya sedang terjadi di Tepi Barat," katanya.
"Sebagian orang mungkin berpikir kita pernah melihat ini sebelumnya: pemukiman, kekerasan, penggusuran, hal yang sama terus berulang. Tetapi sebenarnya tidak, dan ini bukan sekadar peningkatan ketegangan," lanjutnya.
"Ini adalah perubahan mendasar. Apa yang dulunya merupakan proses yang perlahan kini telah meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih agresif," tambahnya.
Abdullah menyoroti meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina serta penghancuran tanah dan properti milik mereka. Ia menuduh Israel berusaha memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki, memperluas permukiman, dan mengusir warga Palestina.
"Tentara Israel hanya berdiri menyaksikan para pemukim menyerang warga Palestina, sering kali melindungi para penyerang atau bergabung dengan mereka," kata Abdullah.
Ia juga menuduh pasukan Israel menghalangi ambulans untuk mencapai korban luka dan menargetkan jurnalis internasional yang meliput kondisi di wilayah tersebut.
"Dan ketika tentara hanya menonton, membiarkan, dan terkadang bahkan ikut serta dalam kekerasan terhadap warga sipil, ini bukan lagi tentang 'segelintir perusuh'," ujarnya.
Menurut Abdullah, aktivitas Israel di Tepi Barat harus dipahami sebagai kebijakan pengusiran paksa. Ia mendesak masyarakat internasional melihat Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa Palestina.
Ia mengatakan Gaza telah "dihancurkan", sedangkan Tepi Barat "secara de facto dianeksasi". Menurutnya, kondisi tersebut membuat pembentukan negara Palestina yang layak semakin sulit.
Lanjut ke sebelah...
Yordania Kritik Israel, Dinilai Alihkan Perhatian dan Kritik Internasional
Pidato Raja Yordania Abdullah II di Sidang PBB. Foto: REUTERS/Mike Segar
Abdullah juga menolak anggapan bahwa negara-negara Arab tidak menginginkan perdamaian dengan Israel. Ia mengingatkan kembali Inisiatif Perdamaian Arab 2002 yang dipelopori Arab Saudi.
Dalam inisiatif tersebut, negara-negara Arab dan Muslim menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas perdamaian dan pembentukan negara Palestina.
"Selama lebih dari 20 tahun, tawaran itu tetap berlaku; hambatannya bukanlah tidak adanya mitra perdamaian, tetapi tidak adanya pemerintah Israel yang bersedia menerimanya," kata Abdullah.
Ia kemudian mengkritik pemerintah Israel karena dinilai berusaha mengalihkan perhatian dari kritik internasional.
"Pemerintah Israel ini memahami kekuatan perhatian. Dan belakangan ini, mereka tidak menyukai perhatian yang mereka dapatkan. Ketika dihadapkan dengan bukti kesalahan, alih-alih mengubah arah, mereka memilih untuk mengalihkan perhatian, mendiskreditkan para kritikusnya," ujarnya.
Menurut Abdullah, masyarakat internasional kini memiliki berbagai instrumen untuk menekan negara yang melanggar hukum internasional, termasuk sanksi, pembekuan aset, embargo, dan isolasi diplomatik.
Namun, ia menilai langkah tersebut belum diterapkan secara efektif terhadap Israel. "Resolusi berakhir di tempat mereka dimulai... di atas kertas," katanya.
Abdullah memperingatkan bahwa kondisi tersebut menciptakan situasi ketika pemerintah Israel merasa tidak memiliki kendali atau konsekuensi yang cukup atas tindakannya.
"Rasa kebal hukum pemerintah ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pemerintah tidak lagi merasa perlu bertanya, 'Bisakah kita lolos begitu saja?' Mereka sudah tahu jawabannya," ujarnya.
Abdullah juga memperingatkan masyarakat internasional agar tidak menganggap ambisi Israel hanya terbatas pada wilayah Palestina. Ia menyebut kebijakan Israel sebagai ancaman bagi kawasan dan menyoroti perkembangan di Suriah sebagai salah satu contohnya.
"Saat ini, Suriah adalah peringatan yang dipilih oleh komunitas internasional untuk diabaikan. Selangkah demi selangkah, Israel sedang menguji seberapa jauh mereka dapat melangkah," kata Abdullah.
"Dan setiap kali komunitas internasional berpaling, Israel belajar bahwa mereka dapat melangkah lebih jauh lagi melintasi perbatasan dan batasan hukum," lanjutnya.
Abdullah mengatakan Yordania memahami risiko konflik yang terus meluas karena negara tersebut berada di kawasan yang menghadapi berbagai krisis secara beruntun.
"Jordan sangat memahami hal ini. Kami tahu apa artinya hidup di wilayah di mana satu krisis datang sebelum krisis sebelumnya mereda," katanya.
Meski demikian, Abdullah menegaskan Yordania akan tetap berkomitmen terhadap perdamaian yang adil. Yordania juga akan terus mendukung ketahanan Palestina dan mempertahankan status quo historis serta legal di situs-situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.
Abdullah mengatakan Yordania ingin menjadi negara yang dapat diandalkan dalam upaya menjaga perdamaian.
"Negara yang dapat diandalkan dunia, setia pada prinsip-prinsip kita, setia pada janji kita, siap berbicara dengan siapa pun dan siap bekerja sama dengan siapa pun yang menginginkan perdamaian," ujarnya.
Ia menegaskan prinsip tersebut berlaku untuk berbagai konflik di dunia, termasuk Gaza, Sudan, dan Ukraina.
"Baik di Gaza, Sudan, Ukraina, atau di mana pun orang hidup dalam perang, pengungsian, dan ketakutan, baik krisis itu dimulai beberapa minggu yang lalu atau telah berlangsung selama beberapa dekade, prinsip-prinsip kita tidak dapat berubah hanya karena perhatian dunia," kata Abdullah.
Ia kemudian mengingatkan pentingnya menentukan fokus perhatian dunia di tengah banyaknya krisis global.
"Di dunia yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, kita harus cermat dalam mengarahkan perhatian kita, dan waspada terhadap apa yang berusaha mengalihkannya," ujarnya.
"Masa depan dibentuk bukan hanya oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh apa yang kita pilih untuk abaikan," lanjut Abdullah.
Yordania Kritik Israel, Dinilai Alihkan Perhatian dan Kritik Internasional BACA HALAMAN BERIKUTNYA
