Aksi Siswa Prancis Tuntut Perbaikan Pendidikan Meluas, Guru Akan Ikut

Para siswa sekolah menengah atas (SMA) atau lycee menjadi motor gerakan menuntut perbaikan sistem pendidikan di Prancis beberapa waktu terakhir.

Aksi para siswa itu pun meluas ke seantero negeri yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron tersebut. Setidaknya di tiga belas kota, dari bagian barat yakni Brest dan Rennes hingga Strasbourg dan Toulon di bagian timur, termasuk Paris yang merupakan ibu kota negara. Mengutip dari AFP, dari total 3.700 lycee di negara tersebut, sebanyak 735 sekolah terdampak.

Bukan cuma meluas, aksi itu pun memanas sehingga di beberapa daerah dilaporkan terjadi bentrok dengan petugas kepolisian.

Rencana pemangkasan anggaran, yang memperparah krisis pendanaan di sektor pendidikan, telah memicu ketidakpuasan tersebut.

Mengutip dari Reuters, bukan cuma siswa sekolah, para guru yang tergabung dalam serikat pun sudah merencanakan untuk berunjuk rasa menuntut perbaikan sistem perbaikan di negara tersebut.

Kantor berita itu mewartakan serikat pekerja menyerukan aksi mogok kerja bagi para guru pada Selasa, satu minggu setelah pegawai sektor publik melakukan aksi serupa.

"[Kerusuhan dan aksi kekerasan terkait aksi itu] sangat disayangkan, namun... ketika tuntutan tidak didengar selama bertahun-tahun, dan mengingat konteks politik serta geopolitik yang ada, terdapat berbagai kondisi yang membuat... para siswa berada dalam kecemasan yang nyata," ujar seorang guru bernama Sandra Champain-Seller, dikutip Sabtu (3/10).

Mengutip dari Aljazeera, puluhan ribu pekerja publik--termasuk guru dan tenaga kesehatan--selama beberapa hari terakhir juga telah melakukan aksi di sejumlah kota di seluruh Prancis dengan tuntutan upah yang lebih tinggi.

Dalam aksi mogok kerja tengah pekan ini, serikat pekerja gabungan mengklaim setidaknya 300 ribu orang terlibat pada Selasa lalu. Untuk di Paris, klaimnya, mencapai 30 ribu.

Para pekerja juga menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan menyatakan kemarahan atas rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah.

AFP, yang merupakan kantor berita Prancis, melaporkan pada Jumat lalu serikat pekerja dan siswa menyatakan para pengunjuk rasa untuk terus menekan pemerintah dan menggelar aksi baru pada Selasa pekan depan.

"Para siswa SMA mengharapkan langkah-langkah konkret dari pemerintah ini, dan sejauh ini kami belum mendapatkannya," kata pemimpin serikat siswa SMA, Ryad Rani, Jumat (2/10), dikutip dari AFP.

Aksi para siswa sekolah terjadi dua hari sebelum pemerintah Prancis dijadwalkan memaparkan rancangan anggaran. Menurut pihak serikat pekerja, pemerintah mengusulkan pembekuan gaji pokok pegawai negeri pada tahun 2027 demi menghemat 2 miliar euro (sekitar Rp40,27 triliun).

Dalam aksinya, para siswa di sejumlah daerah memblokade akses ke sekolah menengah mengungkapkan kemarahan mereka.

Beberapa di antaranya memprotes kondisi kelas yang terlalu padat, kekurangan guru yang terus terjadi, serta bangunan sekolah yang rusak. Mereka juga mempertanyakan minimnya investasi pemerintah pada pendidikan di negara itu selama bertahun-tahun.

"Ada 35 siswa di setiap kelas, kursi di kelas tidak cukup, dan waktu istirahat makan siang selama satu jam (terlalu singkat) bagi semua orang untuk mendapatkan makanan," ujar Kesia (15) kepada Reuters di Pantin-sebuah kawasan pinggiran Paris-sebelum ia berlari menjauh saat polisi mulai menembakkan gas air mata.

Menurut forum kebijakan global, OECD, belanja pendidikan Prancis berada di kisaran menengah dibandingkan negara-negara anggota lainnya dan sempat meningkat antara tahun 2015 hingga 2022. Namun, porsinya dalam keseluruhan anggaran justru sedikit menurun.

Penutupan ratusan sekolah

Sementara itu, pemerintah Prancis menutup 400 sekolah menengah yang diduga siswanya terkait pada Jumat (1/10) menyusul demonstrasi berhari-hari para pelajar untuk mengkritik sistem pendidikan. Mengutip dari kantor berita Prancis, AFP, di negara itu setidaknya ada total 3.700 sekolah menengah (lycee).

Menteri Pendidikan Edouard Geffray meminta orang tua turut mengawasi anak-anaknya di situasi saat ini.

"Anak-anak berada dalam bahaya di jalanan. Orang tua harus bertindak dan memberi tahu anak-anak mereka untuk tak pergi ke lokasi blokade," kata Geffray, dikutip RFI.

Pada Kamis, Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 1.027 sekolah menengah terdampak imbas kekerasan di tengah demonstrasi. Sekitar 100 sekolah juga dilaporkan mengalami kerusakan serius.

Kerusuhan yang mewarnai aksi para siswa itu di antaranya terjadi di jalan-jalan kota Strastbourg di Prancis Timur, kemudian di Marseilla di wilayah selatan, Rennes di barat, dan di Pantin yang merupakan wilayah suburban Paris.

Setelah rapat darurat pemerintah pada hari Kamis, seorang sumber yang dekat dengan perdana menteri mengatakan bahwa demonstrasi tersebut telah berubah dari gerakan protes menjadi kekerasan perkotaan. Sementara itu,  Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menuding aksi-aksi tersebut telah ditunggangi pihak luar.

Demo-demo tersebut mulanya berlangsung damai. Namun, situasi di lapangan berubah, polisi menembakkan gas air mata bahkan peluru karet ke kerumunan untuk membubarkan massa. Petugas juga menangkap 1.949 orang dan mayoritas adalah pelajar.

Kelompok hak asasi manusia menuduh polisi menggunakan taktik kasar ke anak di bawah umur, termasuk penggunaan kekerasan, penembakan gas air mata, dan peluru karet nonmematikan.

Pihak berwenang Prancis telah membuka beberapa penyelidikan untuk memeriksa tuduhan kekerasan polisi.

Salah satunya akan menyelidiki kasus remaja berusia 16 tahun, yang mengalami cedera mata setelah polisi menembakkan peluru karet ke kerumunan demonstran.