Tiga Tahun Agresi Brutal Israel, Kehidupan Warga Gaza Hancur

Tiga tahun setelah Israel meluncurkan agresi brutal di Jalur Gaza pascaserangan Hamas, kini wilayah Palestina itu berubah drastis dan sulit dikenali. 

Serangan udara dan darat Israel menghancurkan banyak rumah, lingkungan, serta infrastruktur penting di Gaza. Perang juga mengubah kehidupan sekitar dua juta penduduk yang kini harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti air, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 74.245 warga Palestina tewas selama perang.

Meski gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025, penderitaan belum berakhir. Sebanyak 1.462 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata diberlakukan, sementara serangan dan aktivitas militer Israel masih berlangsung di sejumlah wilayah Gaza.

Lihat Juga : Investigasi Ungkap Netanyahu Manipulasi Keterangan soal Serangan Hamas

Bagi warga Gaza, perang tidak hanya menghancurkan bangunan. Konflik juga mengubah cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

Rumah, listrik, air bersih, dan transportasi yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan normal kini sulit diakses.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September menunjukkan 94 persen penduduk Gaza masih membutuhkan tempat tinggal dan bantuan rumah tangga dasar.

Sekitar 65 persen rumah tangga tinggal di tenda atau tempat penampungan darurat. Banyak keluarga juga kekurangan perlengkapan tidur, penerangan, peralatan memasak, dan fasilitas sanitasi.

Akses air bersih menjadi persoalan lain. PBB mencatat 91 persen rumah tangga yang dinilai pada awal Agustus mengalami kerawanan air tingkat sedang hingga tinggi. Angka itu meningkat dari 84 persen pada Juni.

Gaza juga masih tidak memiliki jaringan listrik yang berfungsi. Rumah tangga dan layanan penting bergantung pada generator serta bahan bakar yang semakin sulit diperoleh.

Lihat Juga : New York Darurat Wabah Campak, Perdana Sejak Puluhan Tahun

Kerusakan jalan dan jaringan komunikasi turut menyulitkan warga bepergian, mengakses internet, serta mendapatkan layanan dasar. Kegiatan sederhana seperti mengambil air, mengisi daya ponsel, memasak, dan mencuci kini membutuhkan perencanaan khusus.

Perang juga menghancurkan perekonomian Gaza. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan 92 persen lembaga ekonomi Gaza rusak atau hancur sejak Oktober 2023.

Tingkat pengangguran mencapai 78 persen. Produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2025 hanya US$212 atau sekitar 17 persen dari level 2022.

Sektor pertanian dan industri hanya beroperasi sekitar enam persen dari tingkat produksinya pada 2022. Sementara itu, sektor konstruksi hanya mencapai sekitar 1 persen dari kapasitas sebelum perang.

Kerusakan ekonomi membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Pada September, harga barang di Gaza masih sekitar 200 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum Oktober 2023.

Lihat Juga : Perdana Sejak Kudeta, Pemimpin Junta Myanmar Kunjungi Malaysia

Hilangnya pekerjaan dan pendapatan membuat banyak keluarga bergantung pada bantuan kemanusiaan, utang, serta pekerjaan informal. Kelangkaan uang tunai juga mendorong warga menggunakan pembayaran digital dan dompet elektronik.

Perang turut menghancurkan sistem pendidikan Gaza. UNICEF memperkirakan hampir 98 persen sekolah rusak atau hancur.

Hingga April 2026, sekitar 700 ribu anak berusia 4 hingga 17 tahun kehilangan hampir tiga tahun pendidikan tatap muka. Sebagian anak kini belajar di tenda atau ruang belajar sementara, sementara sekitar 200 ribu anak tidak memiliki akses pendidikan.

Gangguan pendidikan tersebut meningkatkan kesenjangan belajar. Kementerian Pendidikan Palestina memperingatkan hilangnya keterampilan dasar dan meningkatnya kesenjangan akademik yang dapat memengaruhi masa depan seluruh generasi anak di Gaza.

[Gambas:Video CNN]

Lanjut ke sebelah...

Sistem kesehatan Gaza juga berada dalam kondisi kritis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan seluruh 36 rumah sakit di Gaza mengalami kerusakan. Hanya 19 rumah sakit yang masih berfungsi dan tidak ada yang beroperasi dengan kapasitas penuh.

Rumah sakit yang masih beroperasi menghadapi kekurangan obat, peralatan medis, perlengkapan diagnostik, dan bahan bakar. Kondisi itu mengganggu pengobatan pasien kanker, dialisis, serta penderita penyakit kronis.

Sejak Oktober 2023, sekitar 12.400 pasien telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di luar Gaza. Namun, WHO menyebut puluhan ribu pasien lainnya masih membutuhkan perawatan khusus yang tidak tersedia di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Viral Video Pasukan AS di Kuwait Kocar-kacir saat Digempur Iran

Kondisi tempat tinggal yang padat, minimnya air bersih, dan buruknya sanitasi juga meningkatkan risiko wabah penyakit. Pada September, WHO memperingatkan sistem kesehatan Gaza tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi risiko tersebut.

Perang juga mengubah wilayah Gaza secara geografis. Kontrol militer Israel dan pembatasan akses membuat warga Palestina terkonsentrasi di wilayah yang semakin sempit.

Euro-Med Human Rights Monitor memperkirakan sekitar 70 persen wilayah Gaza berada di bawah kendali militer Israel atau terkena pembatasan akses. Kondisi itu membuat lebih dari dua juta warga Palestina terkonsentrasi di kurang dari 30 persen wilayah Gaza.

Rafah menjadi salah satu contoh paling jelas. Kota di selatan Gaza itu pernah menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi dari berbagai wilayah. Pada Mei 2024, operasi militer Israel di Rafah menyebabkan lebih dari 800 ribu orang kembali mengungsi, menurut PBB.

Saat ini, hampir seluruh wilayah Rafah, kecuali bagian barat di Mawasi Rafah, berada di bawah kendali Israel. Warga yang telah mengungsi pun tidak dapat kembali ke banyak wilayah tempat mereka tinggal sebelumnya.

Lihat Juga : Houthi Serang 2 Bandara Saudi, 3 Orang Tewas dan 36 Luka

Perang juga melemahkan pemerintahan dan keamanan di Gaza. Hamas telah memerintah Gaza sejak 2007, tetapi perang membuat pemerintahan sipil dan layanan keamanan di wilayah tersebut terdegradasi.

Pada Juli, Hamas menyatakan akan menyerahkan kekuasaan administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang dibentuk berdasarkan rencana pasca perang. Namun, proses transisi tersebut belum terlaksana.

Sistem keamanan Gaza juga melemah. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat sebanyak 12 serangan terhadap polisi antara Januari dan Mei 2026. Serangan tersebut menewaskan 53 orang, termasuk 35 polisi.

[Gambas:Infografis CNN]

PBB menilai serangan terhadap lembaga pemerintahan publik ikut memperburuk kekacauan dan melemahkan perlindungan warga sipil.

Kelompok hak asasi manusia Palestina juga memperingatkan bahwa lemahnya aparat keamanan berkontribusi terhadap penculikan, serangan terhadap properti, serta penjarahan bantuan kemanusiaan.

Bagi warga Gaza, tiga tahun perang menciptakan kehidupan yang penuh ketidakpastian tanpa kepastian kapan mereka dapat kembali hidup normal.