Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berniat melawan rencana Anies Baswedan yang berencana membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Tak mau kalah, Agus bersiap membuat 'KJP Plus Plus'.
"Banyak sekali plusnya dari saya nanti," kata Agus saat ditemui di Pasar Senen, Selasa (8/11).
Sayangnya Agus enggan membeberkan lebih banyak soal rencananya membuat KJP plus plus tersebut. Dia hanya menekankan akan ada waktunya dia menjelaskan itu semua.
"Tunggu tanggal mainnya, saya akan jelaskan secara rinci," kata Agus.
Agus pun secara tegas menepis isu yang menyebut KJP dan Kartu Jakarta Sehat akan dihapus jika calon petahana yang menjadi pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama, tidak terpilih lagi menjadi gubernur.
Agus mengaku sudah memiliki hitung-hitungan program apa saja yang pro rakyat dan tidak. Sekiranya diperlukan, kata Agus, program yang kurang pro rakyat akan diturunkan anggarannya dan dialihkan ke program yang pro terhadap rakyat.
Namun dia pun mengingatkan bahwa segala proses harus melalui
check and balance agar tepat sasaran dan hasilnya tak sembarangan.
"Semua itu agar tepat sasaran, tidak sembarangan, karena betul-betul diterima dengan warga," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Sebelumnya calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menawarkan konsep baru program bantuan dana pendidikan yang nantinya bakal diterapkan sekiranya dia terpilih sebagai orang nomor satu di ibu kota.
Program bantuan dana pendidikan itu mengintegrasikan gabungan program dari KJP dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies menyebut program bantuan pendidikan itu dengan nama KJP Plus.
Anies menjelaskan, konsep KJP Plus merupakan perbaikan program KJP yang masih memiliki keterbatasan jangkauan penerimanya.
"Kami merasa KJP untuk menjangkau lebih luas, bahkan di luar sistem sekolah. Sedang kami matangkan," ujar Anies di Jakarta Barat, kemarin.
Nantinya, kata Anies, KJP Plus akan menjangkau anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menempuh pendidikan di luar sekolah atau paket A, B, dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren maupun kursus keterampilan.
KJP adalah program strategis pemerintah yang didanai penuh dari APBD DKI Jakarta. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP dalam APBD 2016 mencapai Rp2,3 triliun.
Jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta.
KJP bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA/SMK. Setiap bulannya, pemegang KJP mendapatkan bantuan dana pendidikan melalui kartu yang berupa kartu ATM itu.
(gil/sur)