Soni Telusuri Motif Wali Kota Jakbar Ikut Kampanye Djarot
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Kamis, 10 Nov 2016 14:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) DKI Jakarta Sumarsono mengatakan sedang menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait kehadiran Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam kampanye calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Sumarsono ingin mengetahui alasan kehadiran Anas Effendi saat Djarot melakukan kampanye di Kembangan Utara, kemarin (9/11).
"Menunggu laporan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan cross check dari Bawaslu," kata Soni, sapaan Sumarsono, saat dihubungi, Kamis (10/11).
Menurut Soni, sebagai pegawai negeri sipil, Anas dituntut netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.
Anas hadir saat Djarot berkampanye. Ketika itu, Djarot menyambangi kediaman Haji Saman, salah satu tokoh Betawi di kawasan Kembangan Utara itu. Kampanye Djarot itu diwarnai penolakan warga.
Hukuman bagi Anas, kata Soni, akan diberlakukan setelah mengetahui tujuan kedatangan Anas ke kampanye Djarot yang ricuh itu. Jika untuk meredakan ketegangan, kata Soni, itu merupakan tugas Anas.
"Bila untuk memantau dan meredakan ketegangan warga, itu memang menjadi tugasnya. Dan ini harus diberlakukan adil untuk semua pasangan calon," tutur Soni.
Soni sudah memerintah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah agar Anas diperiksa dan dibuat BAP oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Perintah melalui WhatsApp dari Pak Plt ke saya, diminta tolong di BAP," ujar Saefullah.
Kesalahan
Saefullah menilai kedatangan Anas merupakan kesalahan. Dia menyebut sudah mengeluarkan surat edaran sebanyak dua kali agar PNS bersikap netral.
"Ya salah, kalau dia datang ke sana. Saya saja enggak datang-datang (ke kampanye pasangan calon)," kata Saefullah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Plt Gubernur untuk memecat anak buahnya itu.
"Plt Gubernur Sumarsono harus bisa membuktikan omongannya. Dengan hadir di acara Djarot, sudah menjadi bukti kalau Anas sebagai PNS dengan jabatan Wali Kota Jakarta Barat tidak netral dan layak di pecat," kata Taufik yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta.
Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif. Dia meminta Soni tak membela anak buahnya.
Sebelumnya, Soni menegaskan akan memecat aparatur sipil negara Jakarta yang tidak netral dalam pilkada 2017.
"Di Pemprov kalau ada birokrasi tidak netral maka dipecat," ujar Soni dalam sambutannya di acara deklarasi kampanye damai Pilkada DKI Jakarta, Sabtu (29/10). (rel/asa)
Sumarsono ingin mengetahui alasan kehadiran Anas Effendi saat Djarot melakukan kampanye di Kembangan Utara, kemarin (9/11).
"Menunggu laporan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan cross check dari Bawaslu," kata Soni, sapaan Sumarsono, saat dihubungi, Kamis (10/11).
Menurut Soni, sebagai pegawai negeri sipil, Anas dituntut netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.
Anas hadir saat Djarot berkampanye. Ketika itu, Djarot menyambangi kediaman Haji Saman, salah satu tokoh Betawi di kawasan Kembangan Utara itu. Kampanye Djarot itu diwarnai penolakan warga.
"Bila untuk memantau dan meredakan ketegangan warga, itu memang menjadi tugasnya. Dan ini harus diberlakukan adil untuk semua pasangan calon," tutur Soni.
Soni sudah memerintah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah agar Anas diperiksa dan dibuat BAP oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Perintah melalui WhatsApp dari Pak Plt ke saya, diminta tolong di BAP," ujar Saefullah.
Kesalahan
Saefullah menilai kedatangan Anas merupakan kesalahan. Dia menyebut sudah mengeluarkan surat edaran sebanyak dua kali agar PNS bersikap netral.
"Ya salah, kalau dia datang ke sana. Saya saja enggak datang-datang (ke kampanye pasangan calon)," kata Saefullah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Plt Gubernur untuk memecat anak buahnya itu.
"Plt Gubernur Sumarsono harus bisa membuktikan omongannya. Dengan hadir di acara Djarot, sudah menjadi bukti kalau Anas sebagai PNS dengan jabatan Wali Kota Jakarta Barat tidak netral dan layak di pecat," kata Taufik yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta.
Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif. Dia meminta Soni tak membela anak buahnya.
Sebelumnya, Soni menegaskan akan memecat aparatur sipil negara Jakarta yang tidak netral dalam pilkada 2017.
"Di Pemprov kalau ada birokrasi tidak netral maka dipecat," ujar Soni dalam sambutannya di acara deklarasi kampanye damai Pilkada DKI Jakarta, Sabtu (29/10). (rel/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK