Data KPU: Anies-Sandi Paling Aktif Selama 2 Pekan Kampanye
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 11 Nov 2016 04:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi peserta Pilkada 2017 yang paling banyak melakukan kegiatan dalam 14 hari pertama masa kampanye. Anies-Sandi tercatat telah melakukan kegiatan di 82 titik lokasi hingga Kamis (10/11).
Rangkuman tersebut disampaikan dalam laporan evaluasi pengawasan kampanye Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Dalam laporan itu, jumlah kegiatan Anies-Sandi tercatat melampaui kampanye peserta Pilkada lain, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
"Kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut dua, Basuki-Djarot, dilakukan di 52 titik. Sementara kegiatan paslon nomor urut satu, Agus-Sylvi, dilakukan di 1 titik," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti di Jakarta Pusat.
Menurut Mimah, Bawaslu DKI telah menerima pemberitahuan kegiatan kampanye di 137 titik dari para peserta Pilkada 2017.
Jumlah itu tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Tercatat ada 44 titik kampanye di Jakarta Selatan. Kemudian, 31 titik kampanye berada di Jakarta Barat.
Titik kampanye di Jakarta Timur berjumlah 27. Sementara lokasi kampanye di Jakarta Utara mencapai jumlah 24 titik.
Lokasi kampanye di Jakarta Pusat berjumlah 10. Terakhir, hanya ada satu titik kampanye yang akan dilakukan di Kepulauan Seribu.
Peserta Pilkada diimbau selalu menyampaikan laporan terkait tujuan lokasi kampanyenya setiap hari. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, laporan dibutuhkan agar pengawasan dan pengamanan dari aparat kepolisian dapat dilakukan dengan efektif.
"Kami di pihak kepolisian kerepotan terkait masa kampanye dialogis karena tidak adanya pemberitaan (dari paslon) sehingga kami selalu mencari data dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, syukur-syukur jika ada jadwal kegiatan minimal seminggu agar kita terbantu," tutur Awi.
Selain melaporkan kampanye, peserta Pilkada juga diminta memberi informasi terkait kegiatan lain yang mereka lakukan. Sebab, Bawaslu DKI menduga ada beragam kegiatan yang terindikasi kampanye namun tidak dilaporkan para peserta Pilkada selama ini.
"Contoh, undangan yang dilakukan masyarakat untuk pengajian, persekutuan doa, jika tidak dilaporkan dan terbukti (memenuhi unsur kampanye) maka Bawaslu DKI akan membubarkan kegiatan itu," ujar Mimah. (wis/obs)
Rangkuman tersebut disampaikan dalam laporan evaluasi pengawasan kampanye Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Dalam laporan itu, jumlah kegiatan Anies-Sandi tercatat melampaui kampanye peserta Pilkada lain, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
"Kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut dua, Basuki-Djarot, dilakukan di 52 titik. Sementara kegiatan paslon nomor urut satu, Agus-Sylvi, dilakukan di 1 titik," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti di Jakarta Pusat.
Jumlah itu tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Tercatat ada 44 titik kampanye di Jakarta Selatan. Kemudian, 31 titik kampanye berada di Jakarta Barat.
Titik kampanye di Jakarta Timur berjumlah 27. Sementara lokasi kampanye di Jakarta Utara mencapai jumlah 24 titik.
Lokasi kampanye di Jakarta Pusat berjumlah 10. Terakhir, hanya ada satu titik kampanye yang akan dilakukan di Kepulauan Seribu.
Peserta Pilkada diimbau selalu menyampaikan laporan terkait tujuan lokasi kampanyenya setiap hari. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, laporan dibutuhkan agar pengawasan dan pengamanan dari aparat kepolisian dapat dilakukan dengan efektif.
"Kami di pihak kepolisian kerepotan terkait masa kampanye dialogis karena tidak adanya pemberitaan (dari paslon) sehingga kami selalu mencari data dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, syukur-syukur jika ada jadwal kegiatan minimal seminggu agar kita terbantu," tutur Awi.
Selain melaporkan kampanye, peserta Pilkada juga diminta memberi informasi terkait kegiatan lain yang mereka lakukan. Sebab, Bawaslu DKI menduga ada beragam kegiatan yang terindikasi kampanye namun tidak dilaporkan para peserta Pilkada selama ini.
"Contoh, undangan yang dilakukan masyarakat untuk pengajian, persekutuan doa, jika tidak dilaporkan dan terbukti (memenuhi unsur kampanye) maka Bawaslu DKI akan membubarkan kegiatan itu," ujar Mimah. (wis/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK