ANALISIS
Pemilih Muda Jakarta, 'Primadona' yang Diabaikan
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Senin, 14 Nov 2016 06:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus bisa mengambil hati para pemilih muda untuk meraih kemenangan di Pilkada 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendefinisikan pemilih muda sebagai pemilih yang berusia antara 17-30 tahun.
Pentingnya suara pemilih muda tak lepas dari besarnya angka dari golongan tersebut dalam Pilkada 2017. Berdasarkan daftar pemilih sementara (DPS) yang dirilis KPU, ada 1.347.855 pemilih berusia 17-30 tahun yang mendapatkan hak suara dalam pesta demokrasi tahun depan. Artinya akan ada 29 persen suara dari golongan muda dalam Pilkada DKI nanti.
Suara sebesar 29 persen tidak bisa dikatakan kecil. Sebab, menilik peraturan Pilkada di DKI Jakarta, pemenang harus menggaet suara 50 persen plus satu.
Jika tak ada peserta yang memperoleh lebih dari 50 persen suara, maka pemungutan suara tahap kedua akan digelar. Di fase tersebut, peserta yang meraih suara terbanyak akan keluar sebagai pemenang Pilkada.
Untuk mengambil 29 persen suara dari pemilih muda, peserta Pilkada wajib memiliki daya tawar yang rasional dan sesuai dengan ketertarikan golongan itu.
Kebutuhan kaum muda belum terwakili
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan, rasionalitas program dari peserta Pilkada menjadi penting untuk mendulang suara dari pemilih muda. Pasalnya, pemilih muda cenderung memperhitungkan besaran untung-rugi dari peserta Pilkada sebelum memutuskan pilihan kala hari pemilihan tiba.
Menurut Heroik, rasionalitas yang dijunjung tinggi para pemilih muda karena mayoritas mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibanding pemegang hak suara di kelompok umur lain. Selain itu, pemilih muda di Pilkada DKI juga tak buta politik sehingga sulit bagi peserta Pilkada untuk memobilisasi dukungan tanpa tawaran program kerja yang jelas.
"Sebelum memutuskan untuk memilih salah satu kandidat, pemilih rasional akan mempertimbangkan seberapa jauh dampak kebijakan yang ditawarkan terhadap dirinya dan orang banyak," tutur Heroik kepada CNNIndonesia.com, Minggu malam (13/11).
Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, saat ini belum ada program kerja dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang langsung menyasar anak muda.
Menurut Mada, meski para kandidat sudah mengusulkan beragam solusi pembenahan kota, namun tak ada yang menjawab kebutuhan pemilih muda.
"Padahal, isu perkotaan DKI juga sangat terkait dengan kebutuhan mereka. Misalnya, isu yang terkait dengan pengangguran, kesenjangan ekonomi, ekspresi anak muda, olahraga, dan lain-lain," ujar Mada.
Peserta Pilkada DKI pun dituntut lebih kreatif menawarkan program-program mereka kepada rakyat ibu kota. Tak hanya kreatif, program yang ditawarkan juga harus rasional untuk dijalankan selama lima tahun masa pemerintahan.
Jika hal itu tak dilakukan, ujar Mada, besar kemungkinan angka golongan putih di Pilkada DKI 2017 meningkat.
"Tanpa ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang layak, kita khawatir potensi energi pemilih pemula tidak akan tergarap karena mereka memilih golput," katanya. (wis/yul)
Pentingnya suara pemilih muda tak lepas dari besarnya angka dari golongan tersebut dalam Pilkada 2017. Berdasarkan daftar pemilih sementara (DPS) yang dirilis KPU, ada 1.347.855 pemilih berusia 17-30 tahun yang mendapatkan hak suara dalam pesta demokrasi tahun depan. Artinya akan ada 29 persen suara dari golongan muda dalam Pilkada DKI nanti.
Jika tak ada peserta yang memperoleh lebih dari 50 persen suara, maka pemungutan suara tahap kedua akan digelar. Di fase tersebut, peserta yang meraih suara terbanyak akan keluar sebagai pemenang Pilkada.
Untuk mengambil 29 persen suara dari pemilih muda, peserta Pilkada wajib memiliki daya tawar yang rasional dan sesuai dengan ketertarikan golongan itu.
Kebutuhan kaum muda belum terwakili
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan, rasionalitas program dari peserta Pilkada menjadi penting untuk mendulang suara dari pemilih muda. Pasalnya, pemilih muda cenderung memperhitungkan besaran untung-rugi dari peserta Pilkada sebelum memutuskan pilihan kala hari pemilihan tiba.
Menurut Heroik, rasionalitas yang dijunjung tinggi para pemilih muda karena mayoritas mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibanding pemegang hak suara di kelompok umur lain. Selain itu, pemilih muda di Pilkada DKI juga tak buta politik sehingga sulit bagi peserta Pilkada untuk memobilisasi dukungan tanpa tawaran program kerja yang jelas.
"Sebelum memutuskan untuk memilih salah satu kandidat, pemilih rasional akan mempertimbangkan seberapa jauh dampak kebijakan yang ditawarkan terhadap dirinya dan orang banyak," tutur Heroik kepada CNNIndonesia.com, Minggu malam (13/11).
Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, saat ini belum ada program kerja dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang langsung menyasar anak muda.
Menurut Mada, meski para kandidat sudah mengusulkan beragam solusi pembenahan kota, namun tak ada yang menjawab kebutuhan pemilih muda.
"Padahal, isu perkotaan DKI juga sangat terkait dengan kebutuhan mereka. Misalnya, isu yang terkait dengan pengangguran, kesenjangan ekonomi, ekspresi anak muda, olahraga, dan lain-lain," ujar Mada.
Peserta Pilkada DKI pun dituntut lebih kreatif menawarkan program-program mereka kepada rakyat ibu kota. Tak hanya kreatif, program yang ditawarkan juga harus rasional untuk dijalankan selama lima tahun masa pemerintahan.
Jika hal itu tak dilakukan, ujar Mada, besar kemungkinan angka golongan putih di Pilkada DKI 2017 meningkat.
"Tanpa ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang layak, kita khawatir potensi energi pemilih pemula tidak akan tergarap karena mereka memilih golput," katanya. (wis/yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK