Bawaslu RI: Pengadangan Kampanye Pilkada Hanya Terjadi di DKI
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Senin, 28 Nov 2016 14:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Muhammad menyatakan tak ada aksi pengadangan kampanye calon kepala daerah yang dilakukan di luar ibu kota hingga saat ini.
Menurut Muhammad, aksi pengadangan kampanye hanya ditemui di Pilkada DKI Jakarta. Bawaslu RI belum dapat menentukan apa sebab dilakukannya pengadangan kampanye di ibu kota.
"Tidak ada (pengadangan), kecuali di DKI saja. Inikan sekali lagi prosesnya masih diselidiki oleh polisi. Yang jelas kami sudah minta polisi agar cepat dan tidak ada lagi kejadian seperti ini, motifnya apa kita tidak bisa dahului penyelidik," tutur Muhammad di Kantor Komnas HAM, Senin (28/11).
Untuk mencegah terjadinya aksi pengadangan di sisa masa kampanye, aparat kepolisian disebut telah menggelar operasi Mantap Praja di 101 daerah penyelenggara pilkada 2017.
Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Bambang Usadi berkata, operasi digelar untuk menjamin kelancaran pilkada dan menekan potensi terjadinya diskriminasi dalam pesta demokrasi itu. Menurut Bambang, sampai saat ini aparat kepolisian masih memberikan catatan rawan terhadap penyelenggaraan pilkada di Aceh, Papua, dan DKI Jakarta.
"Apalagi kasus Pilkada DKI diwarnai masalah isu SARA. Kami anggap itu tidak main-main dan sangat rawan. Sejauh ini polri sudah menurunkan kekuatan cukup maksimal, yang jelas penanganan kasus pilkada DKI polisi tetap menangani secara independen," kata Bambang.
Dari ketiga daerah 'merah' itu, aparat kepolisian memandang pilkada di DKI Jakarta sebagai yang paling rawan. Sebabnya, hingga saat ini marak terjadi aksi demonstrasi besar di ibu kota yang dikaitkan dengan perkara hukum calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama.
"Apalagi ada isu-isu upaya makar segala itu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau suasana tidak kondusif akan merugikan kita semua. Kita tidak menghendaki Indonesia yang sudah kondusif, damai tidak mau lah kekisruhan kita akan terjadi seperti di Suriah," katanya.
(obs)
Menurut Muhammad, aksi pengadangan kampanye hanya ditemui di Pilkada DKI Jakarta. Bawaslu RI belum dapat menentukan apa sebab dilakukannya pengadangan kampanye di ibu kota.
Untuk mencegah terjadinya aksi pengadangan di sisa masa kampanye, aparat kepolisian disebut telah menggelar operasi Mantap Praja di 101 daerah penyelenggara pilkada 2017.
Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Bambang Usadi berkata, operasi digelar untuk menjamin kelancaran pilkada dan menekan potensi terjadinya diskriminasi dalam pesta demokrasi itu. Menurut Bambang, sampai saat ini aparat kepolisian masih memberikan catatan rawan terhadap penyelenggaraan pilkada di Aceh, Papua, dan DKI Jakarta.
"Apalagi kasus Pilkada DKI diwarnai masalah isu SARA. Kami anggap itu tidak main-main dan sangat rawan. Sejauh ini polri sudah menurunkan kekuatan cukup maksimal, yang jelas penanganan kasus pilkada DKI polisi tetap menangani secara independen," kata Bambang.
Dari ketiga daerah 'merah' itu, aparat kepolisian memandang pilkada di DKI Jakarta sebagai yang paling rawan. Sebabnya, hingga saat ini marak terjadi aksi demonstrasi besar di ibu kota yang dikaitkan dengan perkara hukum calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama.
"Apalagi ada isu-isu upaya makar segala itu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau suasana tidak kondusif akan merugikan kita semua. Kita tidak menghendaki Indonesia yang sudah kondusif, damai tidak mau lah kekisruhan kita akan terjadi seperti di Suriah," katanya.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK