Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikritik seorang warga Kalibata Timur, Jakarta Selatan, bernama Juwita, soal penggunaan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Juwita mengeluh karena tak mendapatkan layanan yang layak saat berobat ke Rumah Sakit Siloam, Tangerang, Banten.
"Saya kesal, saat sudah pendarahan, ditangani dokter, saya kemudian harus ditindak tapi saya justru dibawa ke administrasi dan dibilang harus mengantre sampai tiga hari," ucap Juwita di Rumah Lembang, Jakarta, Senin (28/11).
Mendengar keluhan itu, Ahok tidak menampik banyaknya kendala dari penggunaan BPJS, khususnya di rumah sakit swasta. Ia berkata, ratusan warga DKI sebelumnya telah mengadukan persoalan yang sama.
"Tidak semua rumah sakit swasta secara tertulis kerja sama dengan BPJS, itulah yang sebabkan kami kenapa bangun banyak rumah sakit di Jakarta saat ini," kata Ahok.
Tahun 2015, Pemprov DKI berniat membangun pusat kesehatan masyarakat dan setidaknya 15 Rumah Sakit Umum Daerah baru.
Calon gubernur nomor urut dua itu mengatakan, Pemprov DKI juga telah mendatangi pengelola BPJS untuk memperbaiki penerapan asuransi itu di Jakarta. Ia mengklaim, sudah berhasil menerapkan BPJS kelas 3 untuk masyarakat.
September lalu, saat belum nonaktif sebagai gubernur, Ahok berencana mengeluarkan aturan khusus bagi rumah sakti di Jakarta. Aturan itu melarang rumah sakit menolak pasien dalam kondisi apapun.
Kebijakan tersebut sebelumnya, kata Ahok, telah diterapkan ke setiap RSUD di Jakarta. Namun tidak semua rumah sakit swasta sepakat tunduk pada peraturan tersebut.
Untuk mencegah penelantaran pasien, Ahok mengimbau masyarakat untuk membiasakan diri menghubungi
call center 112. Kontak tersebut merupakan layanan Ambulans Gawat Darurat di bawah Dinas Kesehatan DKI.
"Ambulans kami jauh lebih baik daripada milik swasta. Ketika ada telepon, kami akan langsung gerak," ucapnya.
(abm/abm)