Tim Advokasi Ahok Terima Dua Ribu Aduan Pilkada DKI
CNN Indonesia
Sabtu, 18 Feb 2017 14:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan warga sambangi Rumah B18 di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, yang menjadi sentra pengaduan dan advokasi tim hukum calon gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Mereka datang untuk mengadu karena tidak mendapatkan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017.
Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, Rumah B18 dipadati warga sejak pukul 09.00 WIB. Mayoritas pengadu yang datang ke lokasi tersebut adalah perempuan.
Pengaduan warga atas masalah dalam hari pemilihan Pilkada DKI akan dibawa Tim Advokasi dan Hukum Ahok-Djarot ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Hingga saat ini, tercatat ada 2 ribu lebih pengaduan yang diterima tim advokasi dan hukum cagub dan cawagub nomor urut dua itu.
"Pengaduannya ada dari call center, email, datang langsung. Aduannya mayoritas karena masalah DPT, netralitas petugas, kemudian ada yang mengadukan pemilih siluman di TPS mereka," ujar Tim Advokasi dan Hukum Ahok-Djarot, Ronny Talapessy, Sabtu (18/2).
Ronny meminta Bawaslu DKI menindak tegas laporan yang diterima timnya dari warga. Harus ada langkah konkret yang dilakukan Bawaslu DKI merespon berbagai laporan yang dibawa tim Ahok-Djarot.
Tim Ahok-Djarot tak memberi detail langkah konkret apa yang diharapkan dari Bawaslu DKI. Namun, menurut Ronny harus ada jawaban dari pengawas Pilkada atas aduan-aduan tersebut.
"Kami yakin hal-hal ini sebenarnya bisa diantisipasi," tuturnya.
Bawaslu DKI membuka posko pengaduan bagi warga ibu kota yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2017, Rabu (15/2) lalu. Posko tersebut dibuka Bawaslu DKI hingga hari ini.
Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti sebelumnya berkata, posko pengaduan dibuka agar pengawas dan penyelenggara dapat memperbaiki jalannya hari pemilihan jika putaran kedua Pilkada DKI terlaksana.
"Laporan dapat dibawa ke Kantor Bawaslu RI atau melalui email kami di [email protected]. Silakan bagi warga yang mau mengadu untuk menyampaikan ke kami," kata Mimah di kantornya, Kamis (17/2).
Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, Rumah B18 dipadati warga sejak pukul 09.00 WIB. Mayoritas pengadu yang datang ke lokasi tersebut adalah perempuan.
Pengaduan warga atas masalah dalam hari pemilihan Pilkada DKI akan dibawa Tim Advokasi dan Hukum Ahok-Djarot ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Hingga saat ini, tercatat ada 2 ribu lebih pengaduan yang diterima tim advokasi dan hukum cagub dan cawagub nomor urut dua itu.
"Pengaduannya ada dari call center, email, datang langsung. Aduannya mayoritas karena masalah DPT, netralitas petugas, kemudian ada yang mengadukan pemilih siluman di TPS mereka," ujar Tim Advokasi dan Hukum Ahok-Djarot, Ronny Talapessy, Sabtu (18/2).
Ronny meminta Bawaslu DKI menindak tegas laporan yang diterima timnya dari warga. Harus ada langkah konkret yang dilakukan Bawaslu DKI merespon berbagai laporan yang dibawa tim Ahok-Djarot.
Tim Ahok-Djarot tak memberi detail langkah konkret apa yang diharapkan dari Bawaslu DKI. Namun, menurut Ronny harus ada jawaban dari pengawas Pilkada atas aduan-aduan tersebut.
"Kami yakin hal-hal ini sebenarnya bisa diantisipasi," tuturnya.
Bawaslu DKI membuka posko pengaduan bagi warga ibu kota yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2017, Rabu (15/2) lalu. Posko tersebut dibuka Bawaslu DKI hingga hari ini.
Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti sebelumnya berkata, posko pengaduan dibuka agar pengawas dan penyelenggara dapat memperbaiki jalannya hari pemilihan jika putaran kedua Pilkada DKI terlaksana.
"Laporan dapat dibawa ke Kantor Bawaslu RI atau melalui email kami di [email protected]. Silakan bagi warga yang mau mengadu untuk menyampaikan ke kami," kata Mimah di kantornya, Kamis (17/2).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK