Spanduk Berbau SARA Dipajang di Lokasi Blusukan Djarot
CNN Indonesia
Selasa, 14 Mar 2017 20:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Spanduk bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menggantung di lokasi blusukan calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hari ini. Spanduk itu dipajang di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Spanduk putih yang digantung di salah satu perempatan gang itu bertuliskan, "KJS dan KJP adalah anggaran APBD. Siapapun Gubernurnya, KJS dan KJP tetap ada. Ayo menangkan!!! Gubernur Muslim untuk Jakarta."
Arifin, Ketua RT setempat menyatakan tidak mengetahui pemasangan spanduk tersebut. Menurutnya, warga setempat juga tidak mempersalahkan keberadaan spanduk itu.
"Saya enggak tahu persis kapannya, tapi baru (ada) setelah putaran kedua ini. Kami di sini bebas, mau pasang spanduk apa saja enggak pernah ada masalah," kata Arifin di Jakarta, Selasa (14/3).
Arifin menuturkan, selama ini belum ada perintah penurunan spanduk dari pihak kelurahan. Meskipun begitu, dia mengklaim, warga setempat tidak terpengaruh spanduk tersebut dan masih bisa menjaga kerukunan.
"Meskipun beda pilihan, kami setiap hari nongkrong bareng, ngopi bareng. Kalau ada benci sama salah satu paslon, Pak Djarot dateng kan pasti sudah ada penolakan," kata Arifin.
Eksploitasi Agama
Sebelumnya, Djarot menilai pemasangan spanduk provokatif, termasuk penggunaan simbol agama, merupakan tindakan yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Dia meminta agar pihak yang memasang spanduk provokatif segera menghentikan aksinya.
"Jauhkanlah (tindakan) yang mengeksploitasi atau menggunakan agama hanya demi mendapatkan kekuasaan. Saya pikir sudah cukup. Setop," katanya.
Djarot pun mengimbau agar aparat pemerintahan dapat bersikap tegas menyikapi pemasangan spanduk provokatif. Dia mengatakan, setiap warga Jakarta harus diberikan kebebasan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya dalam proses demokrasi di Indonesia.
"Saya minta betul aparat tegas dan berani. Jadi sekali lagi saya minta setop masalah seperti ini, jangan sampai terulang terjadi lagi termasuk pemasangan spanduk-spanduk yang provokatif seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono telah menggerakkan anak buahnya mencopot 147 spanduk provokatif yang beredar di lima wilayah Jakarta. Dia mengatakan pencopotan itu hasil kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan warga sekitar.
"Sebanyak 147 spanduk itu dicopot bukan oleh Satpol PP saja, tapi juga oleh kesadaran warga dan tokoh masyarakat setempat," ujar Soni, panggilan Sumarsono.
Spanduk putih yang digantung di salah satu perempatan gang itu bertuliskan, "KJS dan KJP adalah anggaran APBD. Siapapun Gubernurnya, KJS dan KJP tetap ada. Ayo menangkan!!! Gubernur Muslim untuk Jakarta."
Arifin, Ketua RT setempat menyatakan tidak mengetahui pemasangan spanduk tersebut. Menurutnya, warga setempat juga tidak mempersalahkan keberadaan spanduk itu.
"Saya enggak tahu persis kapannya, tapi baru (ada) setelah putaran kedua ini. Kami di sini bebas, mau pasang spanduk apa saja enggak pernah ada masalah," kata Arifin di Jakarta, Selasa (14/3).
Arifin menuturkan, selama ini belum ada perintah penurunan spanduk dari pihak kelurahan. Meskipun begitu, dia mengklaim, warga setempat tidak terpengaruh spanduk tersebut dan masih bisa menjaga kerukunan.
"Meskipun beda pilihan, kami setiap hari nongkrong bareng, ngopi bareng. Kalau ada benci sama salah satu paslon, Pak Djarot dateng kan pasti sudah ada penolakan," kata Arifin.
Eksploitasi Agama
Sebelumnya, Djarot menilai pemasangan spanduk provokatif, termasuk penggunaan simbol agama, merupakan tindakan yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Dia meminta agar pihak yang memasang spanduk provokatif segera menghentikan aksinya.
"Jauhkanlah (tindakan) yang mengeksploitasi atau menggunakan agama hanya demi mendapatkan kekuasaan. Saya pikir sudah cukup. Setop," katanya.
Djarot pun mengimbau agar aparat pemerintahan dapat bersikap tegas menyikapi pemasangan spanduk provokatif. Dia mengatakan, setiap warga Jakarta harus diberikan kebebasan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya dalam proses demokrasi di Indonesia.
"Saya minta betul aparat tegas dan berani. Jadi sekali lagi saya minta setop masalah seperti ini, jangan sampai terulang terjadi lagi termasuk pemasangan spanduk-spanduk yang provokatif seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono telah menggerakkan anak buahnya mencopot 147 spanduk provokatif yang beredar di lima wilayah Jakarta. Dia mengatakan pencopotan itu hasil kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan warga sekitar.
"Sebanyak 147 spanduk itu dicopot bukan oleh Satpol PP saja, tapi juga oleh kesadaran warga dan tokoh masyarakat setempat," ujar Soni, panggilan Sumarsono.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK