Sandiaga: Edward Sempat Wanti-Wanti Soal Manuver Putaran Dua
CNN Indonesia
Rabu, 15 Mar 2017 06:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sandiaga Uno mengaku sempat menolak tawaran investasi dari Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S. Soeryadjaya. Tawaran itu disampaikan sebelum Edward melaporkan Sandi ke Polda Metro Jaya, Rabu (8/3).
"Ada beberapa peluang investasi yang disampaikan ke saya. Saya sampaikan sudah tidak urus bisnis. Itu saya sampaikan langsung ke tim, saya tidak ada peluang investasi karena sudah dua tahun tak berbisnis," kata Sandi kepada CNNIndonesia.com di Jakarta Pusat, kemarin (14/3).
Sandi mengatakan tawaran investasi di bidang minyak dan gas bumi itu ia sampaikan pada tim investasi yang tergabung di PT Saratoga Advisor --perusahaan yang didirikan Sandi bersama rekannya. Sandi resmi mengundurkan diri dari perusahaan itu pada 2015 lalu.
Dalam pertemuan beberapa pekan lalu, kata Sandi, bahasan yang diperbincangankan dengan tim cukup beragam, mulai dari Pilkada DKI 2017 sampai perbincangan soal keluarga. Bahkan Edward sempat mengingatkan kepada Sandi untuk berhati-hati terhadap masalah yang berpeluang mengganggunya di Pilkada.
"Dia pesan bahwa tekanan semakin besar karena masuk putaran kedua. Hati-hati dia bilang manuver-manuver dan lain sebagainya, saya bilang terima kasih," kata Sandi.
Edward merupakan anak dari pebisnis William Soeryadjaya yang merupakan guru Sandi dalam berbisnis. Beberapa kali Sandi juga sering konsultasi soal bisnis dengan Edward.
Sandi santai menanggapi laporan yang dilayangkan oleh bekas koleganya tersebut. Ia tak merasa heran dan mewajarkan laporan seperti itu diajukan oleh lawan bisnis.
"Yang penting kami tidak melanggar koridor hukum. Nanti detail kasusnya tim hukum yang akan menanggapi. Tapi 100 persen kami hakulyakin bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar," kata Sandi.
Secara terpisah, kuasa hukum Edward, Fransiska Kumalawati Susilo membenarkan pertemuan Sandi dengan Edward beberapa waktu lalu. Menurutnya pada pertemuan itu Edward meminta Sandi untuk menyelesaikan masalah dugaan penggelapan .
"Kami meminta Sandi untuk membereskan urusan itu. Dia selalu 'iya nanti saya beresin' tapi hilang," kata Fransiska saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Fransiska mengaku lelah meminta penjelesan dari Sandi sehingga memilih langkah hukum yang ia anggap tepat. Dia melaporkan Sandi bersama rekannya, Andreas Tjahyadi, ke SPTK Polda Metro Jaya dengan lampiran nomor bukti lapor TBL/1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum.
Pelaporan itu berkaitan dengan tuduhan pidana penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten pada 2012. Meski sudah lima tahun berlalu, Fransiska menyebut laporan itu tidak bermuatan politik ataupun berkaitan dengan Pilkada.
Fransiska mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Sandi dan Andreas sejak Janurari 2016 lalu. Namun Andreas dan Sandi tak kunjung menyelesaikan masalah tersebut hingga kini.
"Tanah itu punya pak Edward, dijual sama Sandiaga dan Andreas. Januari tahun lalu mereka bilang dijual Rp 12 miliar, dipotong segala macem dia bilang masih sisa Rp 8 miliar. Saya bilang kembalikan tapi dia bilang tidak bisa, tidak mau karena ada hitung-hitungan. Kalau ada hitung-hitungan datang saja ketemu, dia tidak mau," kata Fransiska.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyatakan, proses hukum kasus dugaan pidana penggelapan yang menjerat calon wakil gubernur Sandiaga Uno tidak terkait Pilkada DKI putaran dua.
Meski kasus terjadi pada 2012 lalu, kata Argo, proses hukum Sandiaga akan ditangani sesuai hukum yang berlaku, sama halnya ketika polisi menangani kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Bareskrim Polri.
"Ahok saja diproses, kok. Semua laporan kami periksa," kata Argo di Polda Metro Jaya, kemarin.
"Ada beberapa peluang investasi yang disampaikan ke saya. Saya sampaikan sudah tidak urus bisnis. Itu saya sampaikan langsung ke tim, saya tidak ada peluang investasi karena sudah dua tahun tak berbisnis," kata Sandi kepada CNNIndonesia.com di Jakarta Pusat, kemarin (14/3).
Sandi mengatakan tawaran investasi di bidang minyak dan gas bumi itu ia sampaikan pada tim investasi yang tergabung di PT Saratoga Advisor --perusahaan yang didirikan Sandi bersama rekannya. Sandi resmi mengundurkan diri dari perusahaan itu pada 2015 lalu.
Dalam pertemuan beberapa pekan lalu, kata Sandi, bahasan yang diperbincangankan dengan tim cukup beragam, mulai dari Pilkada DKI 2017 sampai perbincangan soal keluarga. Bahkan Edward sempat mengingatkan kepada Sandi untuk berhati-hati terhadap masalah yang berpeluang mengganggunya di Pilkada.
"Dia pesan bahwa tekanan semakin besar karena masuk putaran kedua. Hati-hati dia bilang manuver-manuver dan lain sebagainya, saya bilang terima kasih," kata Sandi.
Sandi santai menanggapi laporan yang dilayangkan oleh bekas koleganya tersebut. Ia tak merasa heran dan mewajarkan laporan seperti itu diajukan oleh lawan bisnis.
"Yang penting kami tidak melanggar koridor hukum. Nanti detail kasusnya tim hukum yang akan menanggapi. Tapi 100 persen kami hakulyakin bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar," kata Sandi.
"Kami meminta Sandi untuk membereskan urusan itu. Dia selalu 'iya nanti saya beresin' tapi hilang," kata Fransiska saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Fransiska mengaku lelah meminta penjelesan dari Sandi sehingga memilih langkah hukum yang ia anggap tepat. Dia melaporkan Sandi bersama rekannya, Andreas Tjahyadi, ke SPTK Polda Metro Jaya dengan lampiran nomor bukti lapor TBL/1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum.
Pelaporan itu berkaitan dengan tuduhan pidana penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten pada 2012. Meski sudah lima tahun berlalu, Fransiska menyebut laporan itu tidak bermuatan politik ataupun berkaitan dengan Pilkada.
"Tanah itu punya pak Edward, dijual sama Sandiaga dan Andreas. Januari tahun lalu mereka bilang dijual Rp 12 miliar, dipotong segala macem dia bilang masih sisa Rp 8 miliar. Saya bilang kembalikan tapi dia bilang tidak bisa, tidak mau karena ada hitung-hitungan. Kalau ada hitung-hitungan datang saja ketemu, dia tidak mau," kata Fransiska.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyatakan, proses hukum kasus dugaan pidana penggelapan yang menjerat calon wakil gubernur Sandiaga Uno tidak terkait Pilkada DKI putaran dua.
Meski kasus terjadi pada 2012 lalu, kata Argo, proses hukum Sandiaga akan ditangani sesuai hukum yang berlaku, sama halnya ketika polisi menangani kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Bareskrim Polri.
"Ahok saja diproses, kok. Semua laporan kami periksa," kata Argo di Polda Metro Jaya, kemarin.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK