Kubu Ahok Tuding Anies Kampanye Omong Kosong Data Penggusuran
CNN Indonesia
Kamis, 06 Apr 2017 16:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful menuding pesaing dalam pemilihan gubernur Jakarta, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kerap berkampanye omong kosong. Kubu Ahok mengatakan kampanye omong kosong berjalan sejak sejak Desember 2016, salah satunya menyebarkan kabar 325 lokasi penggusuran selama Ahok-Djarot memimpin ibu kota.
"Kampanye itu harusnya omong program, bukan omong kosong. Sebenarnya yang dilakukan relokasi dan untuk menata wilayah. Selama ini pasangan calon sebelah tidak melakukan edukasi politik, tapi lebih banyak lakukan manipulasi," kata tim hukum Ahok-Djarot, Martin Pasaribu, di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (6/4).
Atas kampanye yang disebut fitnah tersebut, tim hukum Ahok-Djarot telah melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 April 2017.
Anies dilaporkan dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
Martin mengklaim sudah menyertakan bukti berupa video dan saksi atas pernyataan Anies ihwal data penggusuran. Meskipun menuding Anies melakukan fitnah, tim Ahok-Djarot belum memaparkan data penggusuran selama kepemimpinan Ahok-Djarot sebagai data perbandingan.
Sementara itu Anies Baswedan menanggapi santai laporan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait data penggusuran di Jakarta.
Anies mengatakan laporan seperti itu wajar terjadi disaat elektabilitas sedang menanjak. "Biasa, kalau makin kuat ya makin banyak yang begini-begini, enggak usah cengeng lah," kata Anies di rumahnya, Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (6/4).
Sementara itu, terkait data 325 titik penggusuran yang dipersoalkan, Anies menyerahkan kepada tim hukumnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi menilai laporan yang dilayangkan tim pasangan petahana itu aneh.
Sebab, kata dia, data yang dirujuk Anies diambil dari berbagai sumber seperti, Lembaga Bantuan Hukum, hingga program Ahok-Djarot sendiri.
“Kalau mereka menyatakan akan ada normalisasi kali di situ akan ada penggusuran. Besar atau kecil tergantung saya kira, artinya begini laporan mereka mengada-ada intinya," kata Yupen kepada CNNIndonesia.com.
Anies mengutip data penggusuran dari LBH Jakarta saat debat kandidat putaran pertama lalu.
Data LBH Jakarta tentang jumlah dan lokasi penggusuran diambil berdasarkan analisa dari APBD DKI Jakarta 2016. Data tersebut menunjukan terdapat 325 lokasi yang berpotensi tergusur dari lima wilayah di Ibu Kota.
Objek yang berpotensi terkena gusuran itu meliputi pedagang kaki lima, pemukiman, normalisasi sungai dan ruang terbuka hijau yang terletak di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), Jakarta barat (55 lokasi).
Yupen mengatakan jumlah data penggusuran yang dilaporkan tidak begitu penting. Sebab, dia menilai, urgensi dari data itu adalah penggusuran yang dilakukan di era Ahok.
"Kampanye itu harusnya omong program, bukan omong kosong. Sebenarnya yang dilakukan relokasi dan untuk menata wilayah. Selama ini pasangan calon sebelah tidak melakukan edukasi politik, tapi lebih banyak lakukan manipulasi," kata tim hukum Ahok-Djarot, Martin Pasaribu, di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (6/4).
Atas kampanye yang disebut fitnah tersebut, tim hukum Ahok-Djarot telah melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 April 2017.
Anies dilaporkan dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
Sementara itu Anies Baswedan menanggapi santai laporan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait data penggusuran di Jakarta.
Anies mengatakan laporan seperti itu wajar terjadi disaat elektabilitas sedang menanjak. "Biasa, kalau makin kuat ya makin banyak yang begini-begini, enggak usah cengeng lah," kata Anies di rumahnya, Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (6/4).
Sementara itu, terkait data 325 titik penggusuran yang dipersoalkan, Anies menyerahkan kepada tim hukumnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi menilai laporan yang dilayangkan tim pasangan petahana itu aneh.
“Kalau mereka menyatakan akan ada normalisasi kali di situ akan ada penggusuran. Besar atau kecil tergantung saya kira, artinya begini laporan mereka mengada-ada intinya," kata Yupen kepada CNNIndonesia.com.
Anies mengutip data penggusuran dari LBH Jakarta saat debat kandidat putaran pertama lalu.
Data LBH Jakarta tentang jumlah dan lokasi penggusuran diambil berdasarkan analisa dari APBD DKI Jakarta 2016. Data tersebut menunjukan terdapat 325 lokasi yang berpotensi tergusur dari lima wilayah di Ibu Kota.
Objek yang berpotensi terkena gusuran itu meliputi pedagang kaki lima, pemukiman, normalisasi sungai dan ruang terbuka hijau yang terletak di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), Jakarta barat (55 lokasi).
Yupen mengatakan jumlah data penggusuran yang dilaporkan tidak begitu penting. Sebab, dia menilai, urgensi dari data itu adalah penggusuran yang dilakukan di era Ahok.
Lihat juga:Pilkada DKI dan Bola Liar Penggusuran |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK