Pelanduk Mati di Pertarungan Gajah Anies-Ahok
Anugerah Perkasa | CNN Indonesia
Selasa, 07 Mar 2017 13:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hendri Yaneppi ingin membeli bubur ayam langganannya pada pagi itu. Dia khawatir masuk angin karena semalam ikut ronda bersama warga lainnya di kelurahan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Hari itu, 20 Agustus 2015. Namun sarapan pagi batal didapatkan. Dia kaget melihat puluhan orang berlarian masuk ke gang-gang sempit kampung tersebut.
“Ada apaan nih?”
“Ibu Eppi, ada gas air mata,” kata salah seorang dari mereka.
“Ini kacau, ini perang apa? Saya mau ke depan.”
“Jangan Bu Eppi, itu gas air mata.”
“Ini emang kayak mau perang. Banyak banget aparat,” kata warga lain.
Dia melihat satu alat berat mulai masuk ke kelurahan Kampung Pulo. Ada sekitar 3.000 lebih aparat gabungan diturunkan. Mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polda Metro Jaya, hingga personel TNI. Hari itu adalah hari pertama penggusuran di Kampung Pulo. Mata Yaneppi mulai perih. Rumah mulai dihancurkan satu per satu beberapa saat kemudian.
Sebagian warga melawan hingga bentrokan terjadi. Batu-batu dilemparkan. Tembakan gas air mata diletupkan. Kawasan Jalan Jatinegara Barat menjadi ramai dan macet. Kericuhan berlangsung.
Namun, Yaneppi dan sebagian warga Kampung Pulo menyadari hal tersebut sebelumnya.
Ini adalah hari yang dikhawatirkan warga kampung itu sejak dua bulan sebelum penggusuran. Mereka mendapatkan Surat Peringatan sejak Juni hingga Surat Perintah Bongkar pada awal Agustus. Ronda malam pun dijalankan.
Ini bermula saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin melakukan proyek normalisasi Kali Ciliwung pada Oktober 2012.
Ketika itu, Joko Widodo yang menjabat gubernur DKI Jakarta meminta masyarakat pindah. Yaneppi ingat janji Jokowi kala mengunjungi Kampung Pulo pada 5 tahun silam: musyawarah dengan masyarakat serta memproses ganti rugi. Namun, janji itu macam lebur oleh pengganti Jokowi—Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang memimpin Jakarta sejak Oktober 2014.
Ketika penggusuran berlangsung, sedikitnya 920 kepala keluarga terkena dampak, termasuk keluarga Yaneppi.
Yaneppi berusia 51 tahun dan bertubuh relatif kurus. Dia sempat bekerja serabutan menjajakan pakaian batik dengan cicilan dan lemari kayu saat tinggal di Kampung Pulo. Dalam sebulan, rata-rata dia menerima pendapatan kotor sekitar Rp2,25 juta.
Yaneppi juga masih menanggung dua anaknya yang masih sekolah di tingkat SMA dan SMP. Di Kampung Pulo, dia juga dipilih sebagai Ketua RT 10/RW 03 sejak 2007 lalu.
Pendapatan yang Menurun
Usai penggusuran, sebagian warga secara bertahap dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat. Namun ada yang berubah dalam kehidupan mereka, termasuk Yaneppi. Dalam setahun terakhir, usaha cicilan pakaian batiknya terus menurun, namun biaya kian meningkat.
“Dulu enggak mikirin sewa,” kata dia. “Sekarang hancur, kemakan-makan modal.”
Yaneppi akhirnya menerima tawaran bekerja sebagai tukang cuci di sebuah laundri baru di Jalan Haji Asmawi, Beji, Depok, Jawa Barat pada Desember 2016. Upahnya Rp1,5 juta per bulan atau hampir separuh lebih kecil dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Depok yakni Rp3,2 juta.
Untuk memangkas biaya, dia memutuskan tinggal lebih sering di tempat kerja dibandingkan tinggal di Rusunawa yang didiaminya sejak November 2015—dengan masa kontrak sewa hingga November 2017 itu.
Kami bertemu di tempat kerja itu untuk pertama kali dalam wawancara pekan lalu. “Dulu tak pernah jual sepatu bekas,” kata dia. “Ibu sudah bingung.”
Penelitian LBH Jakarta pada Desember 2016 tentang hak korban penggusuran menemukan penurunan jumlah warga yang bekerja ketika mereka terpaksa pindah ke rumah susun.
Untuk yang bekerja tetap, penurunan terjadi dari 33,4 persen menjadi 29,3 persen, sementara yang tak tetap adalah 58,4 persen menjadi 57,3 persen. Survei itu dilakukan terhadap 250 orang penghuni rumah susun korban penggusuran di 18 Rusunawa di DKI Jakarta.
Lembaga tersebut mencatat terdapat 113 kasus penggusuran di Jakarta sepanjang 2015 dengan dominasi kasus pembongkaran bangunan tanpa musyawarah.
Selain penurunan pendapatan, LBH Jakarta menemukan pelbagai ongkos yang harus ditanggung para korban penggusuran: biaya tagihan air dan listrik; biaya transportasi; serta biaya sewa—termasuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
“Saya dapat surat panggilan, karena nunggak banyak IPL dan air,” kata Yaneppi. “Tapi, saya enggak datang.”
Dengan beban yang meningkat, perempuan macam Yaneppi berisiko terperosok kembali ke jurang kemiskinan.
Bank Dunia menyebutkan kategori miskin adalah orang dengan pendapatan sekitar Rp40 ribu, sedangkan miskin ekstrem adalah di bawah Rp25 ribu. Perempuan, demikian Bank Dunia, juga seringkali jadi sosok yang tertinggal karena manfaat pembangunan tak setara.
Ketimpangan Upah
Riset bersama Oxfam Indonesia—International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) tentang ketimpangan ekonomi pada Februari lalu menyatakan perempuan memeroleh bayaran lebih rendah dibandingkan pria serta rentan miskin.
Laporan itu menyatakan ketimpangan upah antar gender—akibat pandangan bias terhadap perempuan dan tingkat pendidikan—mencapai 14,5 persen. Ini berarti, rata-rata pendapatan perempuan lebih rendah 14,5 persen dibandingkan pria.
Perbedaan itu bahkan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Thailand yakni 2,8 persen dan Malaysia, 3,9 persen.
Usai wawancara di Depok, CNNIndonesia.com mengikuti Yaneppi bersama si bungsu Vito, mengunjungi Rusunawa Jatinegara Barat dan ke Kelurahan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Yaneppi berjumpa kembali dengan sejumlah tetangganya. Dari pengendara ojek, pedagang soto, tukang servis alat elektronik, hingga ibu rumah tangga.
“Jual di rusun, usaha mati,” kata Iwan Setiawan, pedagang soto. “Di trotoar, diusir Satpol PP.”
“Di Kampung Pulo, istilahnya kita bisa nyender,” kata Gunawan, tukang servis alat elektronik. “Di sini, nyervis TV tapi enggak bisa nebus. Di sini kan orang kecil semua.”
“Ada apaan nih?”
“Ibu Eppi, ada gas air mata,” kata salah seorang dari mereka.
“Ini kacau, ini perang apa? Saya mau ke depan.”
“Jangan Bu Eppi, itu gas air mata.”
“Ini emang kayak mau perang. Banyak banget aparat,” kata warga lain.
Dia melihat satu alat berat mulai masuk ke kelurahan Kampung Pulo. Ada sekitar 3.000 lebih aparat gabungan diturunkan. Mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polda Metro Jaya, hingga personel TNI. Hari itu adalah hari pertama penggusuran di Kampung Pulo. Mata Yaneppi mulai perih. Rumah mulai dihancurkan satu per satu beberapa saat kemudian.
Sebagian warga melawan hingga bentrokan terjadi. Batu-batu dilemparkan. Tembakan gas air mata diletupkan. Kawasan Jalan Jatinegara Barat menjadi ramai dan macet. Kericuhan berlangsung.
Namun, Yaneppi dan sebagian warga Kampung Pulo menyadari hal tersebut sebelumnya.
Ini adalah hari yang dikhawatirkan warga kampung itu sejak dua bulan sebelum penggusuran. Mereka mendapatkan Surat Peringatan sejak Juni hingga Surat Perintah Bongkar pada awal Agustus. Ronda malam pun dijalankan.
Ini bermula saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin melakukan proyek normalisasi Kali Ciliwung pada Oktober 2012.
Ketika itu, Joko Widodo yang menjabat gubernur DKI Jakarta meminta masyarakat pindah. Yaneppi ingat janji Jokowi kala mengunjungi Kampung Pulo pada 5 tahun silam: musyawarah dengan masyarakat serta memproses ganti rugi. Namun, janji itu macam lebur oleh pengganti Jokowi—Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang memimpin Jakarta sejak Oktober 2014.
Ketika penggusuran berlangsung, sedikitnya 920 kepala keluarga terkena dampak, termasuk keluarga Yaneppi.
Yaneppi juga masih menanggung dua anaknya yang masih sekolah di tingkat SMA dan SMP. Di Kampung Pulo, dia juga dipilih sebagai Ketua RT 10/RW 03 sejak 2007 lalu.
Pendapatan yang Menurun
Usai penggusuran, sebagian warga secara bertahap dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat. Namun ada yang berubah dalam kehidupan mereka, termasuk Yaneppi. Dalam setahun terakhir, usaha cicilan pakaian batiknya terus menurun, namun biaya kian meningkat.
“Dulu enggak mikirin sewa,” kata dia. “Sekarang hancur, kemakan-makan modal.”
Yaneppi akhirnya menerima tawaran bekerja sebagai tukang cuci di sebuah laundri baru di Jalan Haji Asmawi, Beji, Depok, Jawa Barat pada Desember 2016. Upahnya Rp1,5 juta per bulan atau hampir separuh lebih kecil dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Depok yakni Rp3,2 juta.
Untuk memangkas biaya, dia memutuskan tinggal lebih sering di tempat kerja dibandingkan tinggal di Rusunawa yang didiaminya sejak November 2015—dengan masa kontrak sewa hingga November 2017 itu.
Kami bertemu di tempat kerja itu untuk pertama kali dalam wawancara pekan lalu. “Dulu tak pernah jual sepatu bekas,” kata dia. “Ibu sudah bingung.”
 Satpol PP menggunakan alat berat saat penggusuran dilakukan di Kampung Pulo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Untuk yang bekerja tetap, penurunan terjadi dari 33,4 persen menjadi 29,3 persen, sementara yang tak tetap adalah 58,4 persen menjadi 57,3 persen. Survei itu dilakukan terhadap 250 orang penghuni rumah susun korban penggusuran di 18 Rusunawa di DKI Jakarta.
Lembaga tersebut mencatat terdapat 113 kasus penggusuran di Jakarta sepanjang 2015 dengan dominasi kasus pembongkaran bangunan tanpa musyawarah.
Selain penurunan pendapatan, LBH Jakarta menemukan pelbagai ongkos yang harus ditanggung para korban penggusuran: biaya tagihan air dan listrik; biaya transportasi; serta biaya sewa—termasuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
“Saya dapat surat panggilan, karena nunggak banyak IPL dan air,” kata Yaneppi. “Tapi, saya enggak datang.”
Dengan beban yang meningkat, perempuan macam Yaneppi berisiko terperosok kembali ke jurang kemiskinan.
Bank Dunia menyebutkan kategori miskin adalah orang dengan pendapatan sekitar Rp40 ribu, sedangkan miskin ekstrem adalah di bawah Rp25 ribu. Perempuan, demikian Bank Dunia, juga seringkali jadi sosok yang tertinggal karena manfaat pembangunan tak setara.
Ketimpangan Upah
Riset bersama Oxfam Indonesia—International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) tentang ketimpangan ekonomi pada Februari lalu menyatakan perempuan memeroleh bayaran lebih rendah dibandingkan pria serta rentan miskin.
Laporan itu menyatakan ketimpangan upah antar gender—akibat pandangan bias terhadap perempuan dan tingkat pendidikan—mencapai 14,5 persen. Ini berarti, rata-rata pendapatan perempuan lebih rendah 14,5 persen dibandingkan pria.
Perbedaan itu bahkan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Thailand yakni 2,8 persen dan Malaysia, 3,9 persen.
Usai wawancara di Depok, CNNIndonesia.com mengikuti Yaneppi bersama si bungsu Vito, mengunjungi Rusunawa Jatinegara Barat dan ke Kelurahan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Yaneppi berjumpa kembali dengan sejumlah tetangganya. Dari pengendara ojek, pedagang soto, tukang servis alat elektronik, hingga ibu rumah tangga.
 Pendapatan Hendri Yaneppi kian tak menentu setelah dirinya tinggal di rusun usai penggusuran terjadi pada 2015. (CNN Indonesia/Anugerah Perkasa) |
“Di Kampung Pulo, istilahnya kita bisa nyender,” kata Gunawan, tukang servis alat elektronik. “Di sini, nyervis TV tapi enggak bisa nebus. Di sini kan orang kecil semua.”
Iwan Gunawan kesulitan mendapatkan modal usaha untuk menjajakan sotonya kembali. (
Sebagian warga Kampung Pulo menagih janji Joko Widodo saat menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu, sebelum penggusuran dilakukan. (Pilkada Jakarta dan Si Super Kaya
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK