Adu Solusi Penataan Permukiman di Pilkada DKI Jakarta
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 29 Nov 2016 11:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Penataan kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk, terutama metode penggusuran, merupakan isu krusial dalam satu bulan pertama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dua pasangan calon nonpetahana yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memanfaatkan isu penggusuran untuk menarik pemilih.
Mereka menawarkan antitesis program penataan kawasan yang selama ini dijalankan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Ahok-Djarot, seperti dinyatakan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, akrab dengan penggusuran. Warga Kampung Pulo, Kampung Akuarium Penjaringan, dan Bukit Duri merasakan program tersebut. Dasarnya adalah pelanggaran terhadap jalur hijau.
Merujuk APBD DKI Jakarta 2016, Pemprov mencangankan penggusuran 325 lokasi yang tersebar di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), dan Jakarta barat (55 lokasi).
Tanpa Penggusuran
Pasangan Agus-Sylvi menjanjikan pemerintahan tanpa penggusuran. Ahad lalu, Agus memperkenalkan program bertajuk Rumah Rakyat yang menekankan penataan wilayah kumuh tanpa gusur-menggusur.
Agus menilai, penggusuran merupakan pemiskinan terhadap masyarakat kelas ekonomi bawah. "Warga yang tadinya memiliki rumah akhirnya malah menjadi penyewa," tuturnya.
Program Rumah Rakyat disusun dalam skema kerja sama antara Pemprov, BUMD dan swasta. Nilai investasi program tersebut sebesar Rp300 triliun, untuk masa lima tahun.
Agus mengatakan, Pemprov hanya akan bertanggung jawab menyediakan modal sebesar Rp75 triliun. Ia mengklaim, sisa investasi nantinya dapat disediakan swasta.
Program Rumah Rakyat mencakup daerah kumuh rawan banjir, seluas 390 hektare, dan berada di pinggir sekitar 13 sungai di Jakarta.
Agus menuturkan, program yang digagasnya itu dapat menghadirkan 700 menara rumah susun baru. Angka itu diklaimnya terdiri dari 300 ribu hunian dan tiga ribu tempat usaha.
Untuk memutus rantai kemiskinan, Agus berjanji akan menyerahkan hak milik atas hunian tersebut kepada setiap penghuni.
Bukan Penggusuran
Anies-Sandi, tidak menebar janji anti-penggusuran. Anies mengistilahkan menggusur dengan kosakata merapikan.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali, kami inginnya wilayah-wilayah itu dirapikan dan ditata supaya menjadi lingkungan yang sehat," kata Anies, dua pekan lalu.
Pasangan nomor urut tiga itu mengampanyekan sejumlah antitesis penggusuran, antara lain program MH Thamrin Plus dan mekanisme kredit rumah yang mudah.
MH Thamrin Plus pertama kali dicanangkan tahun 1969 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ali Sadikin. Awalnya, program tersebut bernama Jakarta Urban Development Project.
Fokus program itu adalah penataan permukiman kumuh melalui pembenahan sarana dan prasarana dasar seperti kesehatan dan fasilitas publik lainnya.
Sementara itu, kredit rumah murah yang disebut Anies berbasis tabungan. Ia akan meminta Bank DKI mengganti syarat pembayaran uang muka yang saat ini sebesar 30 persen dengan perbandingan harga rumah dan jumlah tabungan.
"Misalnya tabungan 10 persen dari harga jual rumah. Jadi asalkan memiliki tabungan dengan jumlah itu selama enam sampai 12 bulan, masyarakat tidak perlu mengumpulkan DP (down payment)," demikian tertulis dalam program kerja Anies-Sandi yang dikumpulkan ke KPUD.
Relokasi
Pasangan calon petahana Ahok-Djarot dalam paparan program kerjanya berjanji menggenjot pembangunan hunian vertikal. Mereka mencanangkan target 50 ribu unit rumah susun baru untuk menampung warga yang terkena relokasi akibat normalisasi sungai dan refungsi ruang terbuka hijau.
Salah satu contoh rumah susun terkait relokasi program normalisasi sungai yang telah dilakukan adalah Rusun Jatinegara Barat. Warga Kampung Pulo yang tergusur, kemudian menempati rusun ini dengan skema subsidi dengan memperingan biaya sewa per bulannya.
Untuk tahun 2016-2017, berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, pemprov akan membangun 2.394 unit rusunawa yang tersebar di delapan lokasi.
Kedelapan titik rusunawa itu merupakan bagian dari rencana pembangunan rusunawa di 39 titik di wilayah DKI Jakarta.
Sebelum mengambil cuti kampanye, Ahok secara terang-terangan menyatakan tetap akan melanjutkan penggusuran di wilayah normalisasi sungai sebagai bagian program antisipasi terhadap bencana banjir.
"Terus (gusur). Kami mau beresin Krukut, mesti kami kejar. Penertiban juga banyak dilakukan di daerah Muara Angke, Muara Baru kami juga rapikan," kata Ahok September lalu.
Penggusuran itu, tutur Ahok, termasuk wilayah Cakung, Cilincing, dan Tanjung Priok. Wilayah-wilayah itu digusur untuk membuat tanggul laut. Ahok memastikan penggusuran itu akan tetap berjalan jika dia cuti selama masa kampanye. (abm/rdk)
Dua pasangan calon nonpetahana yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memanfaatkan isu penggusuran untuk menarik pemilih.
Mereka menawarkan antitesis program penataan kawasan yang selama ini dijalankan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Merujuk APBD DKI Jakarta 2016, Pemprov mencangankan penggusuran 325 lokasi yang tersebar di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), dan Jakarta barat (55 lokasi).
Tanpa Penggusuran
Pasangan Agus-Sylvi menjanjikan pemerintahan tanpa penggusuran. Ahad lalu, Agus memperkenalkan program bertajuk Rumah Rakyat yang menekankan penataan wilayah kumuh tanpa gusur-menggusur.
Agus menilai, penggusuran merupakan pemiskinan terhadap masyarakat kelas ekonomi bawah. "Warga yang tadinya memiliki rumah akhirnya malah menjadi penyewa," tuturnya.
Program Rumah Rakyat disusun dalam skema kerja sama antara Pemprov, BUMD dan swasta. Nilai investasi program tersebut sebesar Rp300 triliun, untuk masa lima tahun.
Program Rumah Rakyat mencakup daerah kumuh rawan banjir, seluas 390 hektare, dan berada di pinggir sekitar 13 sungai di Jakarta.
Agus menuturkan, program yang digagasnya itu dapat menghadirkan 700 menara rumah susun baru. Angka itu diklaimnya terdiri dari 300 ribu hunian dan tiga ribu tempat usaha.
Untuk memutus rantai kemiskinan, Agus berjanji akan menyerahkan hak milik atas hunian tersebut kepada setiap penghuni.
Bukan Penggusuran
Anies-Sandi, tidak menebar janji anti-penggusuran. Anies mengistilahkan menggusur dengan kosakata merapikan.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali, kami inginnya wilayah-wilayah itu dirapikan dan ditata supaya menjadi lingkungan yang sehat," kata Anies, dua pekan lalu.
Pasangan nomor urut tiga itu mengampanyekan sejumlah antitesis penggusuran, antara lain program MH Thamrin Plus dan mekanisme kredit rumah yang mudah.
Lihat juga:Anies Janji Legalisasi Kampung Ilegal |
Fokus program itu adalah penataan permukiman kumuh melalui pembenahan sarana dan prasarana dasar seperti kesehatan dan fasilitas publik lainnya.
Sementara itu, kredit rumah murah yang disebut Anies berbasis tabungan. Ia akan meminta Bank DKI mengganti syarat pembayaran uang muka yang saat ini sebesar 30 persen dengan perbandingan harga rumah dan jumlah tabungan.
"Misalnya tabungan 10 persen dari harga jual rumah. Jadi asalkan memiliki tabungan dengan jumlah itu selama enam sampai 12 bulan, masyarakat tidak perlu mengumpulkan DP (down payment)," demikian tertulis dalam program kerja Anies-Sandi yang dikumpulkan ke KPUD.
 Rusunawa Tambora diklaim Pemprov DKI Jakarta memiliki kualitas yang setara dengan hunian vertikal di negara maju. (Zabur Karuru/Antara Foto) |
Pasangan calon petahana Ahok-Djarot dalam paparan program kerjanya berjanji menggenjot pembangunan hunian vertikal. Mereka mencanangkan target 50 ribu unit rumah susun baru untuk menampung warga yang terkena relokasi akibat normalisasi sungai dan refungsi ruang terbuka hijau.
Salah satu contoh rumah susun terkait relokasi program normalisasi sungai yang telah dilakukan adalah Rusun Jatinegara Barat. Warga Kampung Pulo yang tergusur, kemudian menempati rusun ini dengan skema subsidi dengan memperingan biaya sewa per bulannya.
Untuk tahun 2016-2017, berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, pemprov akan membangun 2.394 unit rusunawa yang tersebar di delapan lokasi.
Kedelapan titik rusunawa itu merupakan bagian dari rencana pembangunan rusunawa di 39 titik di wilayah DKI Jakarta.
"Terus (gusur). Kami mau beresin Krukut, mesti kami kejar. Penertiban juga banyak dilakukan di daerah Muara Angke, Muara Baru kami juga rapikan," kata Ahok September lalu.
Penggusuran itu, tutur Ahok, termasuk wilayah Cakung, Cilincing, dan Tanjung Priok. Wilayah-wilayah itu digusur untuk membuat tanggul laut. Ahok memastikan penggusuran itu akan tetap berjalan jika dia cuti selama masa kampanye. (abm/rdk)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK