Ketua Umum PBNU Tolak Aksi Tamasya Al Maidah
CNN Indonesia
Senin, 17 Apr 2017 16:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj berharap tak ada aksi pengerahan massa bertajuk Tamasya Al Maidah pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta.
"Dari dulu saya enggak senang ada pengerahan masa, saya menolak. Menurut saya tidak perlu," kata Said di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
Said mengimbau, jika tidak suka pada satu pasangan calon, bisa diwujudkan dengan tidak memilih pasangan calon tersebut.
"Ini seneng a pilih a, seneng b pilih b, enggak seneng a enggak usah pilih. Seneng Ahok silakan pilih, enggak seneng enggak usah pilih. Seneng Anies silahkan pilih," ujarnya.
Said tak setuju juga pengerahan massa dilakukan untuk menjaga tempat pemungutan suara dari kecurangan. Menurutnya, proses penyelenggaraan Pilkada baiknya diserahkan pada penyelenggaran pemilu. Sementara pengamanan diserahkan pada kepolisian.
Di semua TPS juga sudah ada perwakilan saksi-saksi dari dua pasangan calon yang bersaing di Pilkada ini.
"Kalau saya percaya Bawaslu, saya percaya KPU dan saksi-saksi," ujarnya.
Tamasya Al Maidah digelar untuk mengawasi proses pilkada di ibu kota. Panitia mengundang warga dari luar Jakarta untuk turut mengawasi. Meski sudah dilarang polisi, penyelenggara tetap bertekad akan menggelar acara ini.
Sebelumnya kepolisian mengimbau agar kegiatan tersebut dibatalkan karena dapat mengintimadasi proses pemungutan suara di TPS.
Larangan ini termaktub dalam Maklumat Bersama yang ditandatangani oleh tiga institusi, yakni Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta.
"Dari dulu saya enggak senang ada pengerahan masa, saya menolak. Menurut saya tidak perlu," kata Said di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
Said mengimbau, jika tidak suka pada satu pasangan calon, bisa diwujudkan dengan tidak memilih pasangan calon tersebut.
Lihat juga:GNPF-MUI Ogah Ikut Tamasya Al-Maidah |
Said tak setuju juga pengerahan massa dilakukan untuk menjaga tempat pemungutan suara dari kecurangan. Menurutnya, proses penyelenggaraan Pilkada baiknya diserahkan pada penyelenggaran pemilu. Sementara pengamanan diserahkan pada kepolisian.
"Kalau saya percaya Bawaslu, saya percaya KPU dan saksi-saksi," ujarnya.
Tamasya Al Maidah digelar untuk mengawasi proses pilkada di ibu kota. Panitia mengundang warga dari luar Jakarta untuk turut mengawasi. Meski sudah dilarang polisi, penyelenggara tetap bertekad akan menggelar acara ini.
Sebelumnya kepolisian mengimbau agar kegiatan tersebut dibatalkan karena dapat mengintimadasi proses pemungutan suara di TPS.
Larangan ini termaktub dalam Maklumat Bersama yang ditandatangani oleh tiga institusi, yakni Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK