Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya akan menempatkan satu personel kepolisian untuk mengamankan satu TPS.
Pola ini mengubah yang berlaku sebelumnya, di mana satu personel kepolisian mendapatkan tanggung jawab pengamanan tiga TPS.
"Dua petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk satu TPS, (ditambah) dua dari Linmas (pelindung masyarakat). Ini baru pertama kali pola ini dalam menyikapi kerawanan," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/4).
Selain itu, lanjutnya, langkah ini juga dilakukan untuk mengantisipasi gerakan mobilisasi massa dari luar Jakarta yang hendak ikut mengawasi proses pemungutan suara di tingkat TPS.
Boy pun meminta, masyarakat dari luar Jakarta tidak perlu datang ke TPS. Ia mengatakan, penyelenggara Pilkada sudah memiliki anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan mengawasi seluruh rangkaian pemungutan suara.
"Mohon dipercayakan kepada aparat. Ada unsur polisi, TNI, Linmas bersama KPPS. Kami jamin kepastian netralitas aparat kita," ujarnya.
Tak hanya diletakkan di masing-masing TPS, sejumlah polisi akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Jakarta.
Menurutnya, ada dua fokus pengamanan kepolisian. Pertama, proses pemilihan dan keamanan Jakarta secara menyeluruh. Kedua, mengantisipasi masuknya massa yang dimobilisasi ke Jakarta.
"Masing-masing daerah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kami sudah bagi sektor keamanan. Ada yang fokus ke TPS, ada yang fokus ke kota Jakarta," kata Boy.
Sebelumnya, Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo menyatakan tetap akan melanjutkan gelar pengerahan massa pada pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4).
Ansufri tak menggubris imbauan kepolisian yang meminta massa tak berbondong-bondong mendatangi Jakarta saat pencoblosan.
