Djarot Sebut Parkir Meter Bikin Nyaman dan Kurangi Kebocoran
CNN Indonesia
Rabu, 03 Mei 2017 22:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penggunaan terminal parkir elektronik (TPE) atau parkir meter bisa memberikan rasa aman bagi pemilik kendaraan. Dengan sistem elektronik itu, kebocoran retribusi parkir bisa ditekan.
Djarot mengatakan, pemilik kendaraan nyaman karena ada kepastian tarif.
"Kalau tarifnya itu Rp 3.000, ya Rp3.000, langsung di-tap. Kami mengurangi pola uang tunai, mengarah kepada nontunai," kata Djarot di Jakarta Selatan, Rabu (3/5).
Penerapan pola nontunai itu juga sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia untuk membangun masyarakat nontunai.
Tujuan dari penggunaan sistem parkir meter itu, juga bertujuan agar tidak terjadi peyelewenangan restribusi. Semua transaksi akan terekam dan itu juga sebagai bentuk transparansi.
Berbeda jika menggunakan sistem manual yang rawan penyalahgunaan karena tidak jelas uangnya kemana.
"Tujuannya mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibayarkan oleh warga yang membayar retribusi parkir," kata Djarot.
Djarot pun tidak mempermasalahkan jika nantinya saat kepimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mereka akan mengganti sistem parkir meter tersebut.
Sementara itu Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut penggunaan parkir meter lebih menguntungkan.
"Kalau kita bicara nilai rupiah, kenaikan (pendapatannya) bisa 300 sampai 400 persen dari sebelumnya. Misal, di Jalan Sabang yang sebelumnya hanya Rp500 ribu-Rp1 juta per hari. Hari ini bisa di atas Rp8 juta satu harinya," kata Sigit.
Keuntungan dari pendapatan parkir meter ini sendiri, lanjut Sigit, bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan serta meningkatkan kesejahteraan juru parkir.
Karena itu ia membantah tudingan bahwa penggunaan parkir meter mengabaikan juru parkir.
"Kalau bayar ke orang kan enggak bisa pastikan juga berapa jumlah yang diterima. Dengan sistem ini, kita punya penerimaan yang jelas. Penerimaan itu yang nantinya bisa digunakan sebagai sumber untuk meningkatkan taraf hidup juru parkir," katanya.
Selain itu, dengan terpasangnya parkir meter di 210 titik, dapat mengurangi praktik parkir-parkir liar di pinggir jalan yang berimbas terhadap arus lalu lintas.
Senada dengan Sigit, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuturkan bahwa penggunaan parkir meter tetap bisa menyejahterakan kehidupan juru parkir.
"Saya enggak mengerti juga kenapa ada saja yang komentar. Yang pasti, kami masih berdayakan semua tukang parkir. Sekarang (mereka) malah dapet gaji gede, standar UMP. Anaknya bisa dapat KJP, naik bus enggak bayar juga. Mungkin ada ormas-ormas yang takut enggak dapat duit," ujar Ahok, Rabu (3/5).
Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sistem parkir meter yang diterapkan di sejumlah ruas jalan di ibu kota tidak cocok dengan budaya Indonesia.
Selain itu, menurut Sandi, sistem parkir meter justru dapat menghilangkan lapangan kerja, karena bila mesin parkir meter terpasang para juru parkir akan kehilangan lahan mata pencarian mereka.
Djarot mengatakan, pemilik kendaraan nyaman karena ada kepastian tarif.
"Kalau tarifnya itu Rp 3.000, ya Rp3.000, langsung di-tap. Kami mengurangi pola uang tunai, mengarah kepada nontunai," kata Djarot di Jakarta Selatan, Rabu (3/5).
Penerapan pola nontunai itu juga sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia untuk membangun masyarakat nontunai.
Tujuan dari penggunaan sistem parkir meter itu, juga bertujuan agar tidak terjadi peyelewenangan restribusi. Semua transaksi akan terekam dan itu juga sebagai bentuk transparansi.
"Tujuannya mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibayarkan oleh warga yang membayar retribusi parkir," kata Djarot.
Djarot pun tidak mempermasalahkan jika nantinya saat kepimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mereka akan mengganti sistem parkir meter tersebut.
Sementara itu Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut penggunaan parkir meter lebih menguntungkan.
"Kalau kita bicara nilai rupiah, kenaikan (pendapatannya) bisa 300 sampai 400 persen dari sebelumnya. Misal, di Jalan Sabang yang sebelumnya hanya Rp500 ribu-Rp1 juta per hari. Hari ini bisa di atas Rp8 juta satu harinya," kata Sigit.
Keuntungan dari pendapatan parkir meter ini sendiri, lanjut Sigit, bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan serta meningkatkan kesejahteraan juru parkir.
Karena itu ia membantah tudingan bahwa penggunaan parkir meter mengabaikan juru parkir.
"Kalau bayar ke orang kan enggak bisa pastikan juga berapa jumlah yang diterima. Dengan sistem ini, kita punya penerimaan yang jelas. Penerimaan itu yang nantinya bisa digunakan sebagai sumber untuk meningkatkan taraf hidup juru parkir," katanya.
Selain itu, dengan terpasangnya parkir meter di 210 titik, dapat mengurangi praktik parkir-parkir liar di pinggir jalan yang berimbas terhadap arus lalu lintas.
"Saya enggak mengerti juga kenapa ada saja yang komentar. Yang pasti, kami masih berdayakan semua tukang parkir. Sekarang (mereka) malah dapet gaji gede, standar UMP. Anaknya bisa dapat KJP, naik bus enggak bayar juga. Mungkin ada ormas-ormas yang takut enggak dapat duit," ujar Ahok, Rabu (3/5).
Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sistem parkir meter yang diterapkan di sejumlah ruas jalan di ibu kota tidak cocok dengan budaya Indonesia.
Selain itu, menurut Sandi, sistem parkir meter justru dapat menghilangkan lapangan kerja, karena bila mesin parkir meter terpasang para juru parkir akan kehilangan lahan mata pencarian mereka.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK