Demokrat: RAPBN 2015 Sudah Hitung Kebutuhan Pemerintahan Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrat menyatakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 oleh pemerintah sudah memperhatikan saran dan pertimbangan dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah RI.

“Penyusunan RAPBN bersifat menghitung kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah baru,” ujar politisi Demokrat Heriyanto dalam penyampaian pandangan fraksinya di sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa 19 Agustus 2014.

Menurut Demokrat, pemerintah baru akan punya ruang fiskal lebih leluasa untuk memasukkan inisiatif program baru.

Indikator asumsi makro yang diajukan pemerintah pun, kata Heriyanto, telah memperhatikan dan mengakomodasi perkembangan ekonomi internasional maupun domestik.

“Kami harap ini dapat memberikan ruang gerak untuk pemerintahan mendatang agar dapat melakukan penyesuaian sehingga APBN 2015 dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan,” ujar anggota Komisi VII DPR itu.

Demokrat yakin RAPBN 2015 akan membantu pemerintahan baru dalam melakukan berbagai terobosan. Demokrat juga berharap peralihan kepemimpinan nasional dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat RAPBN 2015 kurang memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintahan baru yang akan dilantik 20 Oktober 2014.

“Harus dilakukan realokasi program agar sesuai dengan kebijakan pemerintah baru. Janji bahwa RAPBN 2015 akan memberikan ruang luas pada pemerintah yang baru tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

RAPBN 2015 yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan dijalankan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2014. RAPBN 2015 merupakan alokasi dasar anggaran belanja kementerian atau lembaga yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung usai pidato RAPBN oleh Presiden SBY Senin kemarin mengatakan pemerintah baru dapat mengutak-atik RAPBN tersebut sesuai dengan kebutuhan dan visi misi program mereka.

Pemerintahan SBY menjamin tak akan menyandera pemerintahan baru dari sisi anggaran, sebab pemerintah baru bisa melakukan perubahan APBN pada awal tahun 2015.