PDIP Ragukan Efektivitas RAPBN 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia berpendapat sejumlah komponen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 tidak menyentuh masyarakat kurang mampu.

“RAPBN 2015 tidak memiliki banyak program yang dapat memberikan stimulus. RAPBN 2015 lebih menjaga stabilitas ekonomi makro dibandingkan dengan infrastruktur rakyat,” kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dalam sidang paripurna Pembahasan RAPBN 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8).

PDIP melihat indikasi RAPBN 2015 tidak berlandaskan pada ekonomi yang kuat, dan mengingatkan membaiknya perekonomian dunia pada 2013 tidak boleh membuat pemerintah RI lengah. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia harus diperkuat agar tidak membebani kebijakan fiskal di dalam APBN.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu lantas menyarankan agar pemerintah mengevaluasi RAPBN 2015 untuk memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintahan mendatang. Hal itu sesuai janji SBY yang mengatakan akan memberi keleluasaan bagi pemerintah baru.

“Harus dilakukan realokasi program agar sesuai dengan kebijakan pemerintah baru. Janji bahwa RAPBN 2015 akan memberikan ruang luas pada pemerintah yang baru tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Puan.

RAPBN 2015 yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan dijalankan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2014. RAPBN 2015 merupakan alokasi dasar anggaran belanja kementerian atau lembaga yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung usai pidato RAPBN oleh Presiden SBY Senin kemarin, pemerintah baru dapat mengutak-atik RAPBN tersebut sesuai dengan kebutuhan dan visi misi program mereka.

Pemerintahan SBY menjamin tak akan menyandera pemerintahan baru dari sisi anggaran, sebab pemerintah baru bisa melakukan perubahan APBN pada awal 2015.