Anggaran Jilbab Polwan Rp 60 Miliar Dinilai Tak Masuk Akal
CNN Indonesia
Rabu, 20 Agu 2014 11:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalokasikan anggaran RAPBN 2015 untuk jilbab polisi wanita berlebihan.
Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan anggaran RAPBN 2015 tersebut berpotensi memberi tekanan pada kaum minoritas lainnya. Dalam kepolisian, ujarnya, terdapat struktur hirarki yang kental yang membuat setiap satuan individu berada di bawahnya untuk tunduk pada ketetapan.
“Kami tidak melarang polwan untuk pakai jilbab. Tetapi ketika Polri memfasilitasi apalagi sampai mengeluarkan ketetapan ada kesan wajib bagi seluruh polwan beragama Islam,” jelasnya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (20/08).
Komisi Hukum DPR menyetujui anggaran RAPBN 2015 untuk pengadaan seragam jilbab bagi anggota Polwan. Total anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk Polwan beragama Islam yang jumlahnya 10.546 orang atau sekitar 74,05 persen dari total Polwan di Indonesia. DPR saat ini menunggu realisasi penggunaan jilbab melalui SK Peraturan Kapolri, yang sampai sekarang belum disahkan.
Andy menyoroti keputusan anggota Dewan tersebut salah langkah dan menunjukkan ketidakpahaman atas perlakuan hukum yang benar. Dia menegaskan, hukum hanya boleh digunakan untuk keadilan bukan mengikuti asas tebang pilih.
“DPR selalu bilang tidak ada dana untuk penyidikan kasus perempuan dan anak. Lha, ini kok tiba-tiba ada alokasi dana Rp 60 miliar untuk jilbab Polwan?”
Andy lantas meminta Polri bisa lebih bijak dalam menyikapi persoalan jilbab Polwan. Menurutnya bila nanti ada keputusan yang disahkan, mesti bisa menjembatani dan menghormati kebebasan berekspresi bagi anggota Polwan lain yang memilih untuk tidak berjilbab.
Ia menambahkan saat ini Komnas Perempuan sedang menyusun evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terutama berkaitan dengan perempuan, anak, dan kaum minoritas.
“Kami berharap agar pemerintahan yang mendatang bisa membuat regulasi lebih pro pada kaum perempuan, anak dan kaum minoritas lainnya,“ tegasnya.
Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan anggaran RAPBN 2015 tersebut berpotensi memberi tekanan pada kaum minoritas lainnya. Dalam kepolisian, ujarnya, terdapat struktur hirarki yang kental yang membuat setiap satuan individu berada di bawahnya untuk tunduk pada ketetapan.
“Kami tidak melarang polwan untuk pakai jilbab. Tetapi ketika Polri memfasilitasi apalagi sampai mengeluarkan ketetapan ada kesan wajib bagi seluruh polwan beragama Islam,” jelasnya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (20/08).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andy menyoroti keputusan anggota Dewan tersebut salah langkah dan menunjukkan ketidakpahaman atas perlakuan hukum yang benar. Dia menegaskan, hukum hanya boleh digunakan untuk keadilan bukan mengikuti asas tebang pilih.
Andy lantas meminta Polri bisa lebih bijak dalam menyikapi persoalan jilbab Polwan. Menurutnya bila nanti ada keputusan yang disahkan, mesti bisa menjembatani dan menghormati kebebasan berekspresi bagi anggota Polwan lain yang memilih untuk tidak berjilbab.
Ia menambahkan saat ini Komnas Perempuan sedang menyusun evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terutama berkaitan dengan perempuan, anak, dan kaum minoritas.
“Kami berharap agar pemerintahan yang mendatang bisa membuat regulasi lebih pro pada kaum perempuan, anak dan kaum minoritas lainnya,“ tegasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK