KOALISI JOKOWI-JK

PDIP Tetap Buka Peluang Koalisi

CNN Indonesia
Senin, 01 Sep 2014 17:22 WIB
PDI Perjuangan masih tetap membuka peluang koalisi partai-partai yang saat ini masih bersebrangan. Beberapa partai seperti PPP, PAN dan Demokrat dikabarkan tengah menjajaki ajakan kubu Jokowi-JK.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait mengatakan partainya masih membuka peluang bekerjasama dengan anggota partai Koalisi Merah Putih.

"Tujuannya kan baik, agar program-program yang pro kerakyatan itu bisa dijalankan," ujar politisi PDI-P yang akrab disapa Ara ini, saat ditanyai wartawan di Acara Rilis Lembaga Survei Indonesia, Jakarta (1/8)

Ara mengatakan PDIP sangat menghormati sikap partai politik non-koalisi kerakyatan. Dia bahkan memberi isyarat bahwa tidak tertutup kemungkinan program yang diusung Prabowo-Hatta akan dijalankan oleh Jokowi-JK

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus suportif. Kalau yang bagus masa tidak dijalankan," ujar Ara.  Meski begitu, dia menegaskan pertemuan antara SBY-Jokowi yang berlangsung di Bali itu tidaklah bersifat transaksional. "Jadi kalau masalah koalisi tidak dibahaslah,” ujar Maruarar.

Sebelumnya beredar kabar bahwa ada partai di koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta akan merapat ke kubu Jokowi-JK, seperti PPP dan PAN. Tak hanya itu, pertemuan antara SBY dan Jokowi di Bali beberapa waktu lalu memperkuat indikasi merapatnya Partai Demokrat ke kubu Jokowi.

Ketua DPP PPP bidang Komunikasi Arwani Thomafi mengatakan, partai berlambang Ka’bah ini tak perlu menggelar muktamar untuk mengubah haluan mendukung pemerintahan baru. Menurutnya, bahkan dukungan PPP untuk Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 pun hanya diputuskan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas). Keputusan di rapimnas, kata dia, tetap mengikat bagi seluruh stakeholder partai.

“Sampai saat ini arah koalisi tidak ada perubahan. Kecuali ada keputusan rapimnas yang baru,” kata Arwani.

Mukernas PPP semestinya berlangsung pada 2015 jika merujuk pasal 77 ayat 1 Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar di Bandung 2009 lalu. Namun, jika merujuk pada putusan Mukernas Seruni, Bogor, penyelenggaraan muktamar diamanatkan dipercepat satu bulan setelah pilpres.

“Dengan posisi permasalahan itu, DPP akan mengelar permusyawaratan partai untuk menetapkan dan merekonsiliasi waktu pelaksanaan muktamar,” ujar Arwani.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER