RUU Pilkada Bisa Jadi Bumerang Bagi Koalisi Merah Putih

CNN Indonesia
Senin, 08 Sep 2014 17:15 WIB
Pengamat mempertanyakan hasil kajian Koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada untuk mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah ke DPRD. Itu justru dianggap bumerang untuk kubu Merah Putih
Ray Rangkuti/detikfoto
Jakarta, CNN Indonesia --
 
Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mempertanyakan keseriusan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR RI. Ray melihat, koalisi yang digawangi enam partai pendukung pasangan capres Prabowo-Hatta hanya didasasari emosi sesaat atas kekalahan Pilpres 2014.
 
“Koalisi merah putih sepertinya tidak melakukan kajian mendalam terhadap RUU Pilkada ini, terlihat mereka di koalisi emosi sesaat tanpa berpikir jauh dampak RUU ini pada dirinya sendiri," ujar Ray saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (8/9).
 
Menurut Ray, jika RUU Pilkada jadi mensahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD maka hanya akan menguntungkan partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sedangkan untuk PAN, PKS, PPP dan Partai Gerindra relatif dirugikan karena kecilnya perolehan suara legislatif di tingkat daerah.
 
Lebih lanjut menurut Ray, partai seperti PKS hanya punya basis suara di Maluku, dan PPP bahkan tidak mempunyai basis suara sama sekali di DPRD. Ray melihat sangat tidak mungkin partai-partai menengah ini bisa mengajukan calon dengan suara yang minim.

"PAN, PPP dan PKS itu hanya ikut ikutan saja mendukung RUU ini karena berada di dalam koalisi merah putih,” kata Ray menegaskan.

Sebelumnya Koalisi Merah Putih di DPR menyetujui untuk dikembalikannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD, ini dilakukan mengingat seringnya konflik horizontal dan biaya pilkada yang sangat mahal dan rawan politik uang.


ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER