Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Yasonna Hamonangan Laoly dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku terkejut akan perbedaan sikap partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ia menilai ada konspirasi politik pasca Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Saya masih ingat secara jelas bagaimana kami berargumentasi dengan berbagai teori politik dan pengalaman empirik serta motif pemahaman kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemilihan langsung kepala daerah," kata Yasonna dalam rapat Panitia Kerja RUU Pilkada di Gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (9/9).
Dari perdebatan panjang itu, kata Yasona, pemerintah dapat memahami dan menerima argumen kalau pilkada itu pantas dan layak dilakukan secara langsung. Oleh karenanya, Yasonna terkejut ada perubahan besar sikap politik berbagai fraksi Komisi II menyikapi RUU ini. Ia mengimbau fraksi-fraksi yang sekarang menginginkan pemilihan kepala daerah langsung ini untuk melakukan refleksi ulang atas apa yang telah didebatkan sampai dahulu dapat meyakinkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika pada akhirnya kami kalah, saya percaya nanti kami pasti akan dapat membawa kebenaran," kata Yasonna. "Rakyat tidak mau haknya dibajak. Kita serahkan pimpinan kepada sekelompok kecil yakni DPRD dan kita semua tahu hampir semua DPRD yang ada sekarang ini terpilih hanya karena uang," ujarnya melanjutkan.
Yasonna yang sempat lupa menyatakan sikap fraksinya dalam rapat kemudian menegaskan partainya tetap menginginkan pilkada langsung. PDIP memandang kepala daerah dan wakilnya tidak perlu diajukan satu paket. PDIP juga setuju pemilu diadakan serentak dan beban biaya dibagi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pria yang tidak terpilih kembali sebagai anggota DPR periode 2014-2019 itu menutup pandangan fraksinya dengan mengimbau kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat agar tidak memundurkan demokrasi. "Dia akan meninggalkan warisan yang tidak baik," ujar Yasonna menutup.