Konstituen Koalisi Merah Putih Ingin Pilkada Langsung

Jakarta, CNN Indonesia -- Lingkaran Survei Indonesia menyatakan mayoritas konstituen atau pemilih partai politik koalisi Merah Putih menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal itu berarti bertentangan dengan sikap partai politik mereka yang kini bertarung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR.

Dari survey yang diumumkan LSI pada Selasa (9/9), dari 1.200 responden, sebanyak 81,53 persen ingin pilkada langsung dipertahankan. Sementara itu, konstituen koalisi Merah Putih yang menginginkan kepala daerah dipilih DPRD hanya 8,79 persen.

Bila dirinci untuk masing-masing partai anggota koalisi Merah Putih, sebanyak 81,20 persen konstituen Golkar ingin pilkada langsung. Hal yang sama diinginkan oleh 80,77 persen pemilih Demokrat, 82,55 persen pemilih Gerindra, 80,23 persen pemilih PKS, 85,11 persen pemilih PAN, 76,66 persen pemilih PPP, dan 87,65 persen pemilih PBB.

LSI melakukan pengumpulan data terkait survei pilkada ini pada 5-7 September dengan metode quick poll. Penelitian menggunakan multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen.

Dalam survei tersebut, secara keseluruhan sebanyak 81,25 persen masyarakat setuju kepala daerah tetap dipilih langsung. Hanya 10,71 persen masyarakat yang ingin pilkada dilakukan oleh DPRD.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Komisi II dan pemerintah. RUU inisiatif pemerintah ini ditargetkan rampung dua hari lagi, Kamis (11/9). Sebanyak enam fraksi di DPR yang seluruhnya merupakan anggota koalisi Merah Putih solid menginginkan pilkada oleh DPRD, sedangkan tiga fraksi sisanya –PDIP, PKB, dan Hanura– ingin pilkada tetap digelar langsung.

Sementara pemerintah berada di kubu PDIP yang menghendaki pilkada langsung. “Dari segi penghematan uang negara, memang sangat efisien pilkada lewat DPRD. Tapi demokrasi bukan soal uang. Kalau berani (menganut sistem) demokrasi, harus berani bayar. Masak mau pintar tapi tak mau bayar uang sekolah,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan.

Pemerintah yakin bisa membenahi kekurangan pilkada langsung dengan membuat aturan dana kampanye murah dan menggelar pilkada serentak demi efisiensi anggaran. Pilkada serentak dapat memangkas separuh biaya yang dikeluarkan.