RUU Pilkada Masih Ada Kesempatan Dibatalkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Pemantau Pemilu menyoroti Koalisi Merah Putih tengah melakukan rencana jangka panjang untuk menjadikan kepala daerah sebagai suksesor pada Pemilu Presiden 2019. Caranya, dengan mengontrol kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan politikus yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR sedang mengakomodir kepentingan partai koalisinya untuk Pemilu 2019. “Seperti yang kita tahu kalau kepala daerah cukup ampuh untuk menjadi pengumpul suara di daerah,” kata Jeirry ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ahad (14/9).

Mengenai dihapuskannya pemilihan kepala daerah secara langsung dalam RUU Pilkada dengan alasan penghematan anggaran negara, menurut Jeirry hal itu hanya sebuah kedok belaka. “Mereka yang di sana hanya berambisi untuk membalas dendam atas kekalahan pemilu presiden yang lalu dengan menggulirkan RUU Pilkada ini,” ujarnya.

Menurut Jeirry kesan yang ditunjukan oleh Koalisi Merah Putih saat ini memperlihatkan ketidakarifan mereka dalam memandang sebuah kekalahan. “Mereka menginginkan pemerintahan mendatang tidak berjalan mulus dengan melakukan penjegalan salah satunya lewat parlemen,” kata dia.

Lebih lanjut menurutnya, jika Koalisi Merah Putih memang menginginkan penghematan anggaran, harusnya bisa dengan melakukan pilkada serentak dan penghapusan sistem persentase bagi pemenang pilkada.

“Persentase yang ada sekarang harusnya dihapuskan saja, jadi cukup dengan suara terbanyak maka dialah menjadi pemenang pilkada, toh itu tetap legitimate bukan dengan politik balas dendam seperti ini,” ujar Jeirry menyesalkan.

Saat ini, untuk bisa memenangkan pilkada, masing masing calon kepala daerah diwajibkan menembus ambang batas 30 persen, jika di bawah itu maka pemilihan dilanjukan menjadi dua putaran dengan mengambil dua kandidat suara terbanyak.

Walaupun pembahasan RUU ini sudah hampir rampung, Jeirry yang menjadi juru bicara Koalisi Pemantau Pemilu berpendapat masih ada kesempatan agar RUU ini bisa dibatalkan. “Kuncinya ada pada Presiden SBY, hingga saat ini Partai Demokrat yang dipimpinnya masih menjadi suara terbanyak di parlemen, jika mereka menarik diri dan membiarkan RUU ini dibahas oleh DPR periode selanjutnya tentu akan lebih baik,” Jeirry menguraikan.

Koalisi Pemantau Pemilu beranggotakan, M. Afifuddin (JPPR), Jojo Rohi (KIPP Indonesia), Yusfitriadi (GSRPP), Toto Sugiarto (SSS), Ahsanul Minan (Pemerhati Pemilu), Roy Salam (IBC), Jeirry Sumampow (TePI Indonesia), Masyikuruddin Hafidz dan Sunanto (JPPR).