Manuver Koalisi Merah Putih Dianggap Ancam Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito berpendapat manuver politik yang dilancarkan oleh kubu Koalis Merah Putih mulai mengancam rakyat dengan adanya rencana baru untuk mengubah UU lain di parlemen selain soal Pilkada.

“Koalisi Merah Putih memang sedang melakukan 'balas dendam' terkait kalahnya calon yang mereka usung pada pemilu presiden yang lalu, namun cara yang mereka lakukan tidak elegan dan malah mengancam rakyat,” ujar Arie saat dihubungi CNNIndonesia, Ahad (14/9).

Adanya pernyataan dari Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar untuk mengubah UU Perbankan Nasional, UU Telkomunikasi, dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) setelah RUU Pilkada, menurut Arie hal tersebut sudah terlalu jauh mengusik kepentingan rakyat.

“Kalau nantinya Koalisi Merah Putih benar melakukan hal tersebut dan tanpa dasar yang kuat, itu berarti mereka ingin menentang rakyat,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM sejak 1999 ini.

Arie mengamati Koalisi Merah Putih sejak awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Koalisi poros Gerindra itu berusaha untuk melakukan agenda politik yang terlihat tidak mendukung pemerintahan yang akan datang. Namun Arie sendiri berpendapat kalau rencana pengubahan RUU tersebut bisa saja batal.

“Untuk masa jabatan di DPR yang singkat ini mengubah tiga UU sekaligus itu sulit, kemungkinan untuk diubah di masa jabatan MPR yang akan datang pun belum tentu dilaksanakan,” tuturnya. Menurut dia peta politik masih akan terus berkembang hingga dilantiknya Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober.

Menurutnya partai seperti PPP dan PAN masih berpeluang besar untuk membelot ke koalisi Jokowi-JK, sehingga suara Koalisi Merah Putih yang ada sekarang bisa terpecah dan kedudukan di parlemen antara pposisi dan pemerintah menjadi seimbang.

Adapun politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan perubahan UU bisa saja dan dilihat dulu sejauh mana pentingnya. “Kerja DPR kan memang salah satunya membuat dan merevisi undang undang, kita lihat dulu urgensinya, apakah penting bagi rakyat atau tidak” ujarnya kepada CNN Indonesia, Ahad (14/9).

Menurutnya terlalu dini jika menyimpulkan akan adanya penjegalan terhadap pemerintahan Jokowi melalui perubahan tiga undang-undang tersebut. “Itu kan statement Aburizal Bakrie, belum tentu semua koalisi dia setuju, kecuali kalau sudah ada sikap resmi dari kubu seberang, baru saya bisa menanggapi,” ujarnya anggota DPR dari Komisi VII ini.

Sebelumnya Aburizal sendiri dalam sambutannya di acara Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 1957, Sabtu (13/9) menyatakan ketiga undang-undang tersebut akan diubah karena dinilai terlalu liberal dan tidak sesuai dengan Pancasila serta dianggap memboroskan anggaran negara.