SBY Ingin Pilkada Langsung

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan lebih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Menurut SBY, jika dahulu rakyat sudah menghendaki pilkada langsung, maka hal tersebut sampai sekarang harus dijaga.

"Saya sedang berpikir keras, misalnya bagaimana jika kita pertahankan sistem pemilu langsung tapi penyakit (dari sistem) itu kita cegah atau hilangkan dalam undang-undang yang baru," kata SBY dalam  wawancaranya dengan Suara Demokrat yang diunggah di YouTube, Minggu (14/9).

Demokrat, ujar SBY, sesungguhnya menilai pilkada langsung sudah selaras dengan sistem pemilihan presiden yang dimiliki Indonesia. Rakyat pun sudah terbiasa dengan cara ini. Namun Demokrat juga menyadari adanya kelemahan dari sistem pilkada langsung, seperti maraknya politik uang dan perlakuan tidak adil kepada birokrat yang dianggap tidak membantu kemenangan seorang calon kepala daerah.

Oleh sebab itu SBY menginginkan adanya peraturan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang secara tegas mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. "Kami sedang memikirkan seperti itu. (Pilkada) langsung tapi pengalaman buruk selama 10 tahun kita wadahi dalam UU nanti," ujar SBY.

Presiden RI yang akan mengakhiri jabatannya 20 Oktober itu juga mengatakan, ada kemungkinan Demokrat memilih varian dari sistem pilkada langsung, misalnya gubernur dipilih tidak langsung karena dianggap perwakilan pemerintah pusat, tapi bupati dan walikota tetap dipilih langsung.

Posisi Demokrat dalam pembahasan RUU Pilkada saat ini mendukung seluruh kepala daerah dipilih lewat DPRD, baik ti tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Posisi ini disampaikan Demokrat dalam rapat Panitia Kerja RUU Pilkada yang digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9).

Namun politikus Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan posisi partainya belum permanen. Hal ini dipertegas oleh ucapan SBY dalam video bertajuk 'Posisi SBY dalam RUU Pilkada' yang diunggah di YouTube itu. "Mudah-mudahan dalam satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat," ujar SBY.

Wacana pilkada tak langsung lewat DPRD mendapat dukungan besar di DPR. Koalisi Merah Putih –Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKS– plus Demokrat kompak mendukung pilkada langsung oleh rakyat ditiadakan. Sementara PDIP, Hanura, pemerintah menginginkan pilkada langsung dipertahankan, dan PKB ingin gubernur dipilih langsung oleh rakyat, namun bupati dan wali kota dipilih DPRD.