Koalisi Tak Takut Demokrat Berpaling

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera tak khawatir dengan kemungkinan Demokrat berubah sikap dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang akan disahkan pekan depan, Kamis (16/9). Menurut PKS, perubahan pandangan Demokrat tak berarti apa-apa dan tak bakal mempengaruhi koalisi Merah Putih.

“Partai Demokrat kan baru masuk koalisi (belakangan). Jadi walau nanti SBY menarik diri dari pilkada oleh DPRD, itu tidak masalah,” kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

SBY dalam wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah di YouTube menyatakan lebih setuju pilkada langsung oleh rakyat. “Saya sedang berpikir keras, misalnya bagaimana jika kita pertahankan sistem pemilu langsung tapi penyakit (dari sistem) itu kita cegah atau hilangkan dalam undang-undang yang baru,” kata SBY, Minggu (14/9).

Menanggapi ucapan Ketua Umum Demokrat tersebut, Hidayat menyatakan koalisi Merah Putih menghargai pendapat SBY. Paling penting, ujar Hidayat, RUU Pilkada tetap dilanjutkan pembahasannya karena saat ini penyusunan RUU tersebut hampir rampung.

“Memang dari pemilihan kepala daerah langsung, kita bisa melihat banyak kepala daerah yang baik. Namun jangan lupa, ada 300 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,” kata Hidayat.

Menurut mantan Ketua MPR itu, anggaran yang dihemat dari pilkada lewat DPRD bisa sampai Rp 41 triliun, dan itu bisa digunakan untuk membiayai program-program pemerintahan Jokowi kelak.

Posisi Demokrat dalam pembahasan RUU Pilkada saat ini masih mendukung seluruh kepala daerah dipilih lewat DPRD, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, meski SBY mengisyaratkan partainya bisa berubah sikap.

Sementara pemerintah mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dalam rapat di DPR pekan lalu menyatakan telah menyiapkan cara untuk menekan praktik politik uang yang berujung pada kasus korupsi oleh kepala daerah, yakni dengan membuat aturan agar dana kampanye dibuat semurah mungkin, dan menggelar pilkada serentak untuk menghemat anggaran.

“Dari segi penghematan uang negara, memang sangat efisien pilkada lewat DPRD. Tapi demokrasi bukan soal uang. Kalau berani (menganut sistem) demokrasi, harus berani bayar. Masak mau pintar tapi tak mau bayar uang sekolah?” kata Djohermansyah.