PDIP Cemaskan Demokrat Bolos Paripurna RUU Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencemaskan kemungkinan melesetnya harapan pada rapat paripurna DPR yang akan memvoting RUU Pilkada. PDI Perjuangan khawatir anggota Fraksi Partai Demokrat DPR banyak yang tak hadir.

Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengakui kekhawatiran akan banyaknya tidak hadir anggota Fraksi Demokrat tak bisa dilepaskan oleh PDIP. Eva mengatakan kemungkinan buruk tersebut yang kini menjadi perhatian serius poros PDIP. "Kalau Demokrat banyak bolos sidang (paripurna) bagaimana" kata Eva kepada CNN Indonesia, Senin (22/9).

Bagi Anggota Komisi Hukum DPR ini tidak ada jaminan seluruh anggota Fraksi Demokrat menghadiri rapat yang sangat penting itu. Meskipun sebelumnya pihak DPP Partai Demokrat sudah memerintahkan agar semua anggotanya menghadiri voting RUU Pilkada.

Guna mengantisipasi agar tak ada yang bolos, PDI Perjuangan saat ini terus gencar membujuk para anggota Fraksi Demokrat agar semuanya hadir. Kita merayu mereka, ucap juru bicara PDI Perjuangan ini.

Selain secara intensif mengajak Demokrat, ujar Eva, pihaknya juga meminta agar Partai Persatuan Pembangunan pada saat voting nanti memberikan suaranya agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung. Sejauh ini suara PPP terpecah menyusul konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah itu. Anggota PPP yang pro ke Jokowi-JK memilih Pilkada digelar langsung. Namun sebagaian lainnya menghendaki agar dipilih melalui DPRD.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan seluruh anggota Fraksi Demokrat yang berjumlah 148 orang akan hadir dan memberikan suara untuk pilkada langsung. Kalau ada yang berhalangan harus memberi tahu lebih dulu kepada Fraksi. Ia menjamin suara Demokrat tak akan pecah dalam RUU Pilkada.

Adapun empat hari menjelang voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR, penolakan terhadap Pilkada diselenggarakan oleh DPRD terus meluas. Bila sebelumnya penolakan dilakukan melalui unjuk rasa, hari ini mulai bermunculan spanduk-spanduk penolakan Pilkada oleh DPR. Di sejumlah titik strategis ibu kota, seperti di perempatan lampu merah Jalan RS Fatmawati Jakarta Selatan, tampak beragam spanduk yang isinya menolak Pilkada melalui DPRD.