Koalisi LSM dan Mahasiswa Demo Tolak Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Gelombang penolakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD terus mengalir. Sejumlah koalisi lembaga swadaya masyarakat serta kelompok mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu (24/9).

Koalisi LSM tersebut antara lain dari Migrant Care, Rumah Kebangsaan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Adapun kaum mahasiswa berasal dari Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina

"Korupsi masih mewarnai praktik demokrasi di DPR dan DPRD sehingga kalau (Pilkada) dikembalikan ke DPRD, saya kira ini akan melahirkan pemimpin yang kotor," ujar Sekretaris Jenderal Rumah Kebangsaan Teten Masduki yang juga seorang aktivis antikorupsi.

"Politik uang akan jauh lebih efektif dalam Pilkada tidak langsung dalam dua hal, pembelian pencalonan dan pembelian suara," katanya melanjutkan.

Selain itu, Teten juga mengatakan Pilkada tidak langsung akan sangat merugikan partai baru, partai kecil, dan figur alternatif untuk memimpin daerah. Menurut Teten, calon hanya perlu memiliki uang untuk menjadi calon kepala daerah dan tidak perlu popularitas dalam pilkada lewat DPRD.

"Saya kira, kalau partai dan DPR sudah bersih (dari korupsi), mungkin tidak ada penolakan," ujar pria asal Jawa Barat tersebut.

Suasana di depan Gedung DPR sendiri terlihat kondusif dengan penjagaan minimum dari Pengamanan Dalam DPR. Jumlah massa yang tersisa sekitar pukul 12 siang hanya tinggal puluhan yang sebelumnya sekitar ratusan.

Komisi II DPR akan menggelar rapat Rabu (24/9) sore ini untuk menentukan berapa draf yang akan dihasilkan yang nantinya akan dibawa pada Kamis (25/9) ke paripurna untuk disahkan. Saat ini, secara garis besar sikap fraksi di Komisi II terbelah dua; ada yang menginginkan pilkada langsung dan ada yang menginginkan pilkada tidak langsung.