Niat Demokrat Gugat UU Pilkada Dikritik PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan skeptis dengan rencana Demokrat menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. UU Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke tangan DPRD kini mendapat protes keras dari masyarakat.

Opsi pilkada lewat DPRD menang dalam voting di rapat paripurna DPR setelah Demokrat yang  mendukung pilkada langsung dengan sepuluh syarat perbaikan, walk out dari paripurna. Aksi walk out tersebut dikomandoi oleh Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, dan membuat berang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Demokrat.

Kemarahan SBY dan tekad Demokrat menebus 'kesalahan' dalam paripurna dengan membawa UU Pilkada ke MK itu dipandang sebelah mata oleh PDIP. “Kalau kata orang Batak, pasar sudah tutup. Masak sudah selesai (pengesahan RUU Pilkada) baru cari cara (menolaknya),” kritik Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Trimedya Panjaitan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

Jika sejak awal SBY ingin menolak pilkada oleh DPRD, ujar Trimedya, seharusnya ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri menarik diri dari pembahasan UU Pilkada.

Berbalikan dengan rencana Demokrat menggugat UU Pilkada, PDIP justru belum memutuskan apakah akan ikut menggugat UU tersebut atau tidak. Sampai saat ini PDIP masih mengandalkan gerakan masyarakat yang meluas untuk menolak UU Pilkada.

“Sudah ada beberapa pihak yang berkomunikasi dengan PDIP soal rencana gugatan atas UU Pilkada,” kata Trimedya. Menurutnya, ada kelompok masyarakat yang meminta anggota Fraksi PDIP yang ikut melobi Demokrat dalam skors paripurna DPR untuk menjadi saksi fakta. PDIP akan mempertimbangkan hal tersebut.

Hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung seperti yang berjalan sembilan tahun terakhir, kini hilang akibat opsi mekanisme pilkada langsung kalah dukungan dalam voting paripurna. Gabungan suara PDIP, PKB, dan Hanura tak cukup besar untuk menandingi Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD. Terlebih Demokrat yang diharapkan menyelamatkan pilkada langsung justru memilih walk out.