Soal UU Pilkada, SBY Diganjar "Bapak Anti Demokrasi"

Jakarta, CNN Indonesia -- Massa penolak Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah beraksi di depan Istana Negara menyampaikan kekecewaannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas sikapnya dalam UU Pilkada. Massa memberikan penghargaan kepada SBY sebagai "Bapak Anti Demokrasi".

"SBY anti demokrasi, seolah-olah ada Pemilu padahal tidak ada. Ini akan terjadi lagi di mana kekuasaan dan partai politik yang akan mengatur Pilkada," kata Kooordinator Aksi Syafti Hidayat saat berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/9).

Massa yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden ini merasa haknya sebagai warga negara telah dirampas oleh negara lantaran tidak dapat memilih kepala daerahnya secara langsung. "Belenggu yang merenggut kebebasan rakyat harus kita cabut," tegas Syafti.

Selain memberikan penghargaan, mereka juga menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki SBY dan keluarganya yang diduga terlibat kasus korupsi. Menurut mereka, kesaksian bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat sidang pemeriksaan terpidana korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum dapat menjadi landasan dugaan tersebut.

"Dalam pemeriksaan Nazaruddin, telah terang benderang, Ibas terlibat korupsi. Hukum tidak boleh tebang pilih. SBY, Ibas, dan keluarganya harus ditahan," ujar Syafti.

Seusai beraksi, mereka menyerahkan secara simbolik piala penghargaan kepada SBY. Rencananya, mereka juga akan beraksi di depan Gedung PBB seputaran Thamrin dan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Dari spanduk yang dibawa, mereka menyejajarkan SBY sebagai pimpinan negara yang diktator seperti Muammar Khadafi, Adolf Hitler, dan Idi Amin. Selain membawa gambar para pemimpin tersebut, mereka juga membawa spanduk bertuliskan "SBY Jangan jadi Sekjen PBB dan Lembaga Dunia". Mereka juga menunjukkan kekecewaannya melalui tulisan "#ShameOnYouSBY. SBY, Best Actor UU Pilkada The Movie".

Tak hanya di Tanah air, penolakan keras atas UU Pilkada yang isinya Pilkada tak lagi dipilih langsung oleh rakyat juga datang dari masyarakat Indonesia yang berada di Amerika Serikat, kemarin waktu setempat.

Mereka menilai pengesahan UU Pilkada sangat membahayakan demokrasi di Indonesia.  UU Pilkada yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (26/09) dini hari, telah menghilangkan hak politik setiap warga negara secara langsung untuk memilih kepala daerahnya masing-masing.

Irma Hidayani, seorang pengunjuk rasa menyatakan pemilihan umum langsung adalah salah satu bagian paling hakiki dari reformasi. "Dicabutnya hak rakyat dalam memilih langsung pemimpinnya di tingkat lokal, berarti membunuh reformasi itu sendiri," tegas Irma dalam pres rilisnya.

Sementara itu, dua hari yang lalu, SBY menyatakan sikapnya terhadap UU Pilkada. "Sikap saya, keputusan DPR ini sebuah kemunduran demokrasi. Tiga hari terakhir saya terima protes dan kemarahan dan perlawanan dari rakyat. Saya memahami itu," ucap SBY di Osaka, Jepang, Ahad (28/8).