Dokumen Kontrak Politik Beredar, Demokrat Dapat Kursi Ketua MPR
CNN Indonesia
Selasa, 30 Sep 2014 12:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Seiring memanasnya situasi politik terkait masalah UU Pilkada dan UU MD3, beredarnya selebaran dokumen soal kesepakatan anggota-anggota Koalisi Merah Putih di media sosial untuk mengisi posisi strategis di parlemen.
Dalam selebaran kesepakatan juga terungkap soal “potongan kue” Pimpinan MPR RI yang akan diberikan ke Partai Demokrat. Hal tersebut tidak ditampik dan juga tak diamini oleh politikus anggota koalisi pengusung Prabowo Subianto.
“Kalau ketua MPR kita belum tahu. Kalau ketua DPR itu Insya Allah dari Golkar. Saya tidak tahu yang beredar di twitter saya juga tidak tahu mengenai surat yang beredar itu,” kata politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, Selasa (30/1).
Juru bicara KMP dan Golkar ini menyangkal jika kiprah KMP di parlemen belakangan ini sebagai upaya pelemahan koalisi Jokowi-JK. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh KMP hanya sebagai bentuk diberlakukannya UU MD3.
“Konsekuensi dari UU MD3 membuat kedudukan pada unsur pimpinan Dewan diisi KMP, bukan mayoritas,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai calon ketua DPR RI dari Partai Golkar, Tantowi membenarkan nama-nama yang beredar. Setya Novanto, Fadel Muhammad, dan Ade Komaruddin dibenarkan menjadi jatah partai beringin itu yang telah disepakati KMP. “Iya, benar. Nanti semua Pak Ical yang menentukan,” tegasnya.
“KMP sedang melakukan finalisasi untuk pimpinan Dewan, DPR, MPR, dan alat kelengkapan lain. Belum saatnya diumumkan,” lanjut Sekjen Golkar ini.
Gugatan UU MD3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seluruhnya, Senin (29/9). Putusan tersebut berdampak pada kekuatan pengaruh Koalisi Merah Putih di parlemen.
Mekanisme pemilihan secara paket dan voting, memperkecil peluang Koalisi Indonesia Hebat yang diisi PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura untuk bisa mengisi posisi strategis di DPR RI. Lemahnya posisi koalisi Jokowi-JK di parlemen dimanfaatkan secara maksimal oleh Kolaisi Merah Putih.
Poros Gerindra mengaku tengah melakukan penggodogan nama yang akan ditempatkan sebagai unsur pimpinan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dalam selebaran kesepakatan juga terungkap soal “potongan kue” Pimpinan MPR RI yang akan diberikan ke Partai Demokrat. Hal tersebut tidak ditampik dan juga tak diamini oleh politikus anggota koalisi pengusung Prabowo Subianto.
“Kalau ketua MPR kita belum tahu. Kalau ketua DPR itu Insya Allah dari Golkar. Saya tidak tahu yang beredar di twitter saya juga tidak tahu mengenai surat yang beredar itu,” kata politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, Selasa (30/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Konsekuensi dari UU MD3 membuat kedudukan pada unsur pimpinan Dewan diisi KMP, bukan mayoritas,” jelasnya.
“KMP sedang melakukan finalisasi untuk pimpinan Dewan, DPR, MPR, dan alat kelengkapan lain. Belum saatnya diumumkan,” lanjut Sekjen Golkar ini.
Gugatan UU MD3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seluruhnya, Senin (29/9). Putusan tersebut berdampak pada kekuatan pengaruh Koalisi Merah Putih di parlemen.
Mekanisme pemilihan secara paket dan voting, memperkecil peluang Koalisi Indonesia Hebat yang diisi PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura untuk bisa mengisi posisi strategis di DPR RI. Lemahnya posisi koalisi Jokowi-JK di parlemen dimanfaatkan secara maksimal oleh Kolaisi Merah Putih.
Poros Gerindra mengaku tengah melakukan penggodogan nama yang akan ditempatkan sebagai unsur pimpinan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK