KKPK Luncurkan Laporan 40 Tahun HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak tahun 2012, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) telah mengumpulkan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (lsm) terhadap kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) selama periode dari 1965 hingga 2005. Dokumentasi tersebut akan dipresentasikan oleh KKPK di GoetheHaus, Jakarta Pusat, dalam acara Nawacita 4: Mata Jalan Dari Penyintas pada Jumat – Sabtu , 3-4 Oktober ini.

Acara dua hari tersebut mengambil tema Mengungkap Kebenaran demi Penyelesaian yang Berkeadilan. Menurut ketua panitia Rini Prastnawati, acara Nawacita 4 akan diisi dengan kegiatan seperti presentasi paparan Laporan Tahun Kebenaran periode 1965 hingga 2005, pemutaran film Menemukan Kembali Indonesia, peluncuran buku tentang penyintas Putu Oka Sukanta 'Jejak Sunyi si Jalak Bali', peluncuran audio sastra untuk semua, pentas teater Ancaman, orasi budaya Hilmar Farid serta pameran foto seni instalasi bertema Kekerasan Dalam Memori Kolektif oleh Kelompok Seni Mata Budaya.

Menurut keterangan Rini, Tahun Kebenaran sendiri digagas oleh KKPK untuk memunculkan momentum baru bagi penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai keadilan, HAM dan demokrasi substantif. Tahun Kebenaran melibatkan LSM, komunitas korban dan warga perorangan yang peduli untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran sebagai nilai moral manusia. Laporan Tahun Kebenaran dibuat untuk memberikan ruang bagi suara korban untuk mengungkapkan kebenaran tentang kekerasan sistematis yang telah terjadi di Indonesia, mengurai akar masalah kejadian, dan mendorong pertangunggjawaban hukum dan moral.

“Hal ini untuk menumbuhkan komitmen tak mengulang kekerasan yang telah terjadi,” ujarnya, seperti tertulis dalam pernyataan yang dikirimkan ke CNN Indonesia, Jumat (3/9).

Sementara itu, tahun 1965 dipilih sebagai peristiwa awal di mana kekerasan dalam skala luas melanda Indonesia. Laporan diakhiri dengan perdamaian di Aceh di mana negara memilih proses negosiasi politik dan menghentikan penggunaan kekerasan sebagai cara mengatasi perselisihan.