Seleksi Menteri Jokowi

Kalau Diam-Diam, Bisa Negatif Bagi Jokowi

Arby Rahmat, CNN Indonesia | Senin, 13/10/2014 12:04 WIB
Kalau Diam-Diam, Bisa Negatif Bagi Jokowi Presiden terpilih Joko Widodo menunggu bus usai melaksanakan ibadah shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/10). (CNN Indoensia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya dikabarkan telah mengantongi nama-nama menteri yang masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan 2014-2019. Sebanyak 33 Kementerian, empat di antaranya kementerian koordinasi, telah diungkapkan. Namun tak kunjung ada nama yang dipublikasikan.

Satu minggu menjelang pelantikan, soal kandidat menteri ini dianggap ibarat bursa taruhan di area publik karena tidak ada kepastian. Pengamat politik, Boni Hargens, menilai sikap Jokowi bukan suatu hal yang salah, namun ketertutupan soal kabinet bisa jadi preseden buruk untuk memulai pemerintahan yang transparan. “Ya tidak ada yang salah. Itu kan hak prerogatif beliau," kata Boni kepada CNN Indonesia, Senin (13/10).

Kritik lebih pedas dilayangkan oleh politisi seberang kubu Jokowi-JK. Tantowi Yahya, anggota DPR RI Partai Golkar, tidak memungkiri kesan tertutup yang perlihatkan Jokowi-JK dalam memilih para pembantunya. Ketertutupan Jokowi, diprediksi Tantowi sebagai efek dari berubahnya konstelasi politik.


Keyakinan Jokowi untuk membangun koalisi tanpa syarat, tak berjalan lancar dan tidak semudah seperti apa yang diwacanakan. Tantowi berkeyakinan, kekuatan politik hadir atas dasar dukungan.

“Dalam perjalanan waktu, tidak mudah. Politik itu dasarnya dukungan. Jokowi akhirnya menyadari membangun koalisi tanpa syarat belum mungkin, itu salah satu penyebab susunan kabinet tidak bisa diumumkan," kata Tantowi.

Tertutupnya Jokowi dari proses seleksi calon anak buahnya bukan sebuah pilihan, bahkan Tantowi memprediksi belum hadirnya nama-nama pasti calon menteri dianggap untuk mengakomodir deal-deal politik Jokowi-JK, sehingga besar kemungkinan Jokowi-JK masih tambal sulam kandidat. "Ini analisa saya yang bukan orang sana dan tidak mengerti," katanya menutup.

Jokowi-JK sendiri akan dilantik pada 20 Oktober 2014 di Gedung DPR RI. Meskipun kemungkinan kecil akan terjadi boikot, DPR dan MPR tetap awas melihat kemungkinan tersebut meskipun kecil. MPR tengah menginisiasi pertemuan antara Jokowi dan SBY yang akan diagendakan sebelum pelantikan.

"Sudahlah kita jaga kesejukan persatuan kesatuan kita agar ekonomi kita bagus, agar investor juga tidak bingung politiknya terlalu gaduh. Kita jaga kesejukan.” kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu.