Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi-fraksi pendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Dewan Perwakilan Rakyat meminta kubu Prabowo tak merebut seluruh kursi pimpinan komisi.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menekankan perlunya ditempuh musyawarah mufakat untuk mengisi jabatan ketua komisi-komisi. “Semoga syahwat kekuasaan tidak di kedepankan,” kata Sarifuddin kepada CNN Indonesia, Rabu (15/10), menyindir fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang berkeinginan menyapu bersih jabatan ketua komisi-komisi di DPR.
Sarifuddin berharap dalam memilih pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan seperti pimpinan alat kelengkapan di MPR. Karena itu pihaknya keberatan kalau pemilihan ketua komisi dilakukan dengan cara paket pimpinan. “Jangan seperti waktu memilih pimpinan DPR dan MPR pakai paket pimpinan dan voting,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan bahwa semangat kebersamaan harus dikedepankan melalui cara musyawarah mufakat sesuai nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Menurut Sarifuddin jika pemilihan ketua komisi tidak melalui musyawarah akan berdampak buruk untuk ke depannya.
“Kalau sistem paket-paketan kedua kubu koalisi akan terbelah untuk lima tahun ke depan,” ujarnya. “Pasti akan muncul sekat-sekat sehingga tidak ada lagu kebersamaan. Ini memunculkan suasana yang tak kondusif,” lanjut Sarifuddin.
Pimpinan DPR dan fraksi-fraksi kemarin telah mencapai kesepakatan tentang jumlah komisi yakni 11, sama dengan DPR periode 2009-2014. Kemungkinan akan ada penyesuaian fungsi dan pembagian secara mitra kerja walaupun jumlah komisi tetap 11. Dalam rapat pimpinan Dewan dengan fraksi-fraksi juga telah memutuskan jumlah anggota komisi nantinya akan sekitar 45 sampai 55 orang.