Jokowi Diminta Pilih Menteri Bebas Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meyakini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memilih menteri yang bersih dari kasus korupsi. "Memang belum diumumkan baik oleh PPATK ataupun Pak Jokowi, namun jangan terlalu cepat menyimpulkan," ujar Hidayat saat disapa awak media di gedung DPR RI, Jakarta (21/10).

Politikus PKS ini mengatakan Jokowi berjanji akan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jadi ia harus menunjukkan komitmen itu pada pembentukan kabinet, sebagai langkah awal yang baik. "Filosofi sederhana jangan menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor, harus dengan sapu yang bersih," kata Hidayat. Dia meminta berbagai pihak tak saling menuding perihal munculnya beberapa nama calon menteri yang diduga terkait dengan kasus korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Beberapa nama menteri yang diajukan oleh Jokowi, diduga berpotensi menjadi tersangka dugaan korupsi. Lebih dari satu nama menteri tidak lolos saringan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Seperti dikutip dari berbagai sumber, beberapa nama yang tidak lolos saringan KPK dan PPATK adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang diproyeksikan sebagai kandidat Menteri Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya. Muhaimin disebut-sebut dalam kasus suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang menjerat politikus PAN, Wa Ode Nurhayati. Muhaimin sendiri telah diperiksa oleh KPK.

Selain Muhaimin ada pula sosok Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno, yang disebut sebagai calon Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini sendiri pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas BI (BLBI) pada saat dia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Periode 2001-2004.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Tjahjo Kumolo mengatakan tak tahu menahu soal komposisi calon kabinet Presiden Joko Widodo. Namun Tjahjo berharap Jokowi mampu berkomunikasi dengan baik dengan para pimpinan partai.

Pasalnya, Jokowi tak mau ada rangkap jabatan pada menteri-menterinya. Dikabarkan, dalam waktu dekat Jokowi akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membicarakan beberapa kader dari PDIP yang akan masuk dalam jajaran kabinet.

“Pak Jokowi punya prinsip rangkap jabatan partai dan pemerintahan harus dipisah," kata Tjahjo ketika dihubungi, Selasa (21/10).