Jokowi Tak Boleh Salah Pilih Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo diminta tak 'menggadaikan' kursi menteri dengan alasan apapun, dan harus berani menolak nama-nama calon menteri yang berpotensi tersandung perkara korupsi. Memilih menteri kini menjadi tantangan pertama bagi pemerintahan Jokowi.

“Maka itu Jokowi harus tegas. Slotting menteri terlalu mahal untuk digadaikan,” kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam diskusi 'Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat' yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Refly meminta Jokowi benar-benar memilih menteri yang loyal, bersih, profesional, dan pekerja keras. Sementara Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengusulkan Jokowi memilih menteri berdasarkan empat standar 4C, yakni competency, capacity, coalition, chemistry (kompetensi, kapasitas, koalisi, kecocokan).

“Seluar biasa apapun Jokowi, jika menteri-menterinya tak baik, itu akan mubazir,” kata Yunarto. Menurutnya, figur menteri menjadi indikator kesuksesan kabinet Jokowi lima tahun ke depan.

Indonesia Corruption Watch mengapresiasi langkah Jokowi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analsisi Transaksi Keuangan dalam memilih menteri. Hal tersebut dinilai antisipasi bagus demi menghindari para menteri Jokowi tersandung perkara korupsi di kemudian hari seperti yang terjadi pada pemerintahan SBY.

Pekan lalu Jokowi menyetorkan 43 lebih nama calon menterinya ke KPK dan PPATK untuk ditelusuri rekam jejak mereka. Kedua lembaga tersebut pun sudah mengembalikan daftar tersebut ke Jokowi, dan kini Jokowi mengubah sedikit susunan menterinya berdasarkan hasil penelusuran KPK itu.

“Masalah terletak pada track record calon menteri. KPK minta yang betul-betul bebas dari tindak pidana korupsi,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima kepada CNN Indonesia secara terpisah.

ICW menyatakan ada empat kriteria figur yang tak boleh dipilih Jokowi sebagai menteri. Pertama, orang yang punya persoalan kekayaan. Kedua, pengacara kasus korupsi dan mafia peradilan. Ketiga, politikus yang pernah terlibat upaya pelemahan KPK. Keempat, pengusaha yang punya konflik kepentingan.

Beban Jokowi saat ini luar biasa besar karena harapan terhadapnya terlampau tinggi. “Kalau Jokowi salah pilih orang (menteri), itu akan menjadi starting point politik yang buruk bagi pemerintahannya,” ujar Refly.

Hal tersebut diamini politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto. “The next ministers sudah dijernihkan oleh KPK, dan itu bagus,” katanya. Mantan Ketua MPR itu mengatakan Jokowi tak punya pilihan selain memenuhi tuntutan rakyat untuk memilih menteri-menteri yang bersih dan profesional.