Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekertariat Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menilai bahwa Presiden RI Joko Widodo sebaiknya menunda pengumuman nama menteri untuk kabinetnya yang akan mendatang.
"Pak Jokowi sebaiknya mengkonfirmasi, mengklarifikasi nama-nama menteri yang diduga terkait dengan masalah hukum," ujar Basarah di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta (21/10).
Ketua Fraksi PDI-P di MPR RI ini mengatakan bahwa nama-nama ini jika dibiarkan masuk dalam kabinet akan menodai komitmen Jokowi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, "Akan dinilai terlalu terburu-buru jika tetap diumumkan malam ini," ujarnya menjelaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basarah mengaku belum mengetahui nama-nama yang diberi rapor merah atau kuning oleh KPK, dan belum melihat secara langsung dokumen yang diberikan oleh KPK dan PPATK. Basarah juga menilai lolosnya nama-nama calon menteri dalam bursa kabinet Jokowi-JK yang pernah bersentuhan dengan lembaga hukum adalah hal yang wajar, "Semua pemanggilan ini sifatnya kan sebagai saksi, dalam proses hukum tidak ada yang salah dengan pemanggilan ini," ujarnya.
Sebagaimana yang diketahui, Jokowi dikabarkan akan mengumumkan kabinet Jokowi-JK pukul 20.00 WIB. Sejauh ini dari 43 nama menteri yang disetor Jokowi-JK pada KPK ada beberapa nama yang terkena rapor merah. Dilansir dari berbagai sumber berikut beberapa nama yang tidak lolos saringan KPK dan PPATK seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diproyeksikan sebagai Calon Menteri Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya.
Muhaimin diduga menerima suap Rp. 2 Miliar terkait kasus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, berdasarkan dalam surat dakwaan tiga pesakitan kasus suap, Muhaimin sendiri telah diperiksa oleh KPK dalam kasus ini.
Selain Muhaimin ada pula sosok kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno, yang diproyeksikan sebagai calon menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini sendiri pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas BI (BLBI) pada saat dia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Periode 2001-2004.