Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri, tak pernah mengintervensi Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinet. Mega justru mendukung langkah Jokowi yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon-calon menterinya.
“Betul Ibu Mega mengajukan (calon menteri) sesuai kompetensi mereka. Tapi tak ada intervensi,” kata politikus PDIP Tubagus Hasanuddin kepada CNN Indonesia, Kamis (23/10).
Megawati pun tak mempersoalkan bila Jokowi kemudian mencoret calon yang ia ajukan karena mendapat tanda merah dari KPK. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa calon menteri Jokowi diberi tanda merah oleh KPK karena berisiko terkait kasus korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bu Mega tidak tahu rapor perorangan calon menteri. Di antara mereka (calon yang diajukan Mega), tidak ada yang dalam status tersangka atau terperiksa,” ujar Hasanuddin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat itu menyatakan PDIP tidak pernah mendesakkan nama tertentu kepada Jokowi untuk masuk dalam kabinet. Oleh sebab itu PDIP mendukung kerjasama Jokowi dengan KPK dan PPATK.
“Itu sudah tepat. Inisiatif Jokowi bagus. Semua nama calon menteri dibawa ke KPK,” kata Hasanuddin.
Secara terpisah, sumber lain di internal PDIP menyatakan bahwa dalam suatu rapat dengan Jokowi, Megawati meminta Jokowi untuk berpatokan pada referensi KPK dan PPATK, karena dua lembaga itulah yang memiliki data-data soal harta dan transaksi orang-per orang.