Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Hanura, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, menjadi kandidat kuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Iya, kira-kira begitu (menjadi Menkopolhukam),” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hanura Saleh Husin kepada CNN Indonesia, Kamis (23/10).
Menurut Husin, kabinet kemungkinan akan diumumkan malam ini atau esok. “Tidak akan lebih dari besok,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumber lain dari internal Hanura menyatakan semula posisi Menkopolhukam akan diberikan kepada Jenderal TNI (Purnawirawan) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga penasihat Tim Transisi Jokowi-JK. Namun nama Luhut kemudian diganti oleh Wiranto.
Ketua DPP Hanura lainnya, Yuddy Chrisnandi, mengatakan Hanura Wiranto layak bergabung dalam kabinet Jokowi-JK. Pengalaman Wiranto menurut Hanura cukup untuk membuatnya menduduki kursi menteri koordinator.
“Beliau (Wiranto) masih kompeten, sehat, dan punya pengalaman memadai. Integritasnya juga baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kepada CNN Indonesia, Kamis (22/10).
Yuddy mengatakan, Wiranto punya pengalaman di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Sementara di akhir masa pemerintahan Soeharto dan B.J. Habibie, ia duduk sebagai Menteri Pertahanan.
Yuddy sendiri menjadi kandidat kuat menteri Jokowi. Ia disebut berpotensi mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga. “Kehormatan (bila saya) membantu tugas pemerintah ke depan,” kata Yuddy.
Selama kampanye Pemilu Presiden 2014, Yuddy masuk ke dalam Kelompok Kerja Tim Transisi Jokowi-JK. Ketika duduk di DPR 2004-2009, ia menjabat sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika.
Sebelum bergabung dengan Hanura, Yuddy berkiprah di Partai Golkar bersama Jusuf Kalla. “Kami sudah saling mengenal. Mereka (Jokowi-JK) tahu (posisi) yang tepat untuk saya,” kata dia.