Drama Perebutan Kuasa PPP di Balik Kisruh DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang paripurna DPR kembali ricuh, Selasa sore (28/10). Dua meja terbalik setelah Ketua Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar, membantingnya. Ia berang dengan keputusan pimpinan DPR yang mengesahkan susunan anggota Fraksi PPP di sebelas komisi dan lima alat kelengkapan dewan.

Susunan anggota Fraksi PPP di komisi yang disahkan pimpinan DPR merupakan versi Suryadharma Ali. Susunan itu diajukan ke meja pimpinan DPR oleh Ketua Fraksi PPP kubu SDA, Epyardi Asda. Inilah yang membuat emosi Hasrul meledak seketika.

Padahal kepengurusan PPP versi Romy telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM yang baru, Yasonna Laoly. Soal penandatanganan itu, Romy dan Hasrul membantah kubu mereka bekerjasama dengan Yasonna yang merupakan kader PDIP. “Tidak ada permainan politik. Yasonna orang yang cerdik dan hati-hati,” ujar Hasrul.

Kisruh di tubuh PPP sesungguhnya bukan hal baru. Sempat beberapa kali berhasil diredam oleh upaya islah, konflik selalu muncul kembali. Padam, nyala, padam, nyala. Bagai bara api dalam sekam. Mudah sekali memantiknya untuk membakar dan memprak-porandakan rumah partai Ka'bah yang dibangun sejak 1973 di era Orde Baru.

Konflik terbaru PPP dipicu oleh muktamar versi Romahurmuziy yang digelar 15-17 Oktober di Surabaya. Muktamar yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah PPP dan 405 Dewan Pimpinan Cabang PPP itu mengukuhkan Romy sebagai Ketua Umum. Suryadharma pun marah.

Ia terus menggalang dukungan untuk merebut kembali pucuk pimpinan partai. Jurang dualisme di partai Ka'bah kian menganga. Kisruh internal partai lantas berimbas ke parlemen, dan dimanfaatkan oleh dua kubu besar di DPR.

Kubu Suryadharma memihak Koalisi Merah Putih, sedangkan kubu Romy memihak kubu PDIP. PPP ditarik ke sana ke mari. Partai yang didirikan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Idham Chalid itu terkoyak.

Blangko rahasia

Hasrul menuding Suryadharma menjerumuskan partai. Lobi politik PPP jadi mati. “Suryadharma telah menandatangani sebuah kesepakatan tanpa sepengetahuan kita semua,” kata Hasrul di hadapan lebih dari 30 anggota Dewan Pengurus Wilayah PPP di acara Rapat Pimpinan Nasional perdana versi Romy di Jakarta, Selasa malam (28/10).

Menurut Hasrul, Suryadharma menandatangani sebuah blangko yang isinya merelakan PPP untuk tidak mendapat kursi di pimpinan DPR dan MPR. “Blangko itu ditandatangani 1 Oktober malam di rumah Amien Rais. Djan Faridz saksinya,” kata Hasrul.

Kerelaan PPP untuk melepas jatah pimpinan parlemen pun menjadi pintu masuk bagi Demokrat untuk merapat ke Koalisi Merah Putih. Gayung bersambut. Koalisi Prabowo menerima Demokrat dengan tangan terbuka. Koalisi mereka pun membuang PPP dari paket pimpinan DPR, menggantinya dengan Demokrat. (Baca: Nasib Map Partai Ka'bah di Bak Sampah).

Entah apa yang membuat Suryadharma merelakan jatah partainya di kursi pimpinan parlemen diambil Demokrat. Namun masih menurut Hasrul, Suryadharma turut menandatangani kesepakatan formasi paket pimpinan Koalisi Merah Putih yang melibatkan Demokrat.

Hasrul mengatakan, pukul 14.00 WIB pada 1 Oktober –tanggal pelantikan anggota DPR, Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan konsep kepada koalisi Prabowo. Demokrat mau bergabung dengan Koalisi Merah Putih asal Perppu Pilkada diterima sehingga pemilihan kepala daerah dikembalikan langsung ke tangan rakyat.

Tawaran SBY diterima. “Koalisi Merah Putih setuju untuk menerima Perppu itu,” kata Hasrul.

Perjanjian antara Demokrat dan Koalisi Merah Putih itu, ujar Hasrul, ditandatangani oleh Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Saling sengkarut PPP itu membuat rumit posisi mereka di parlemen. Hasrul mengaku geram dengan keputusan sidang paripurna yang menerima susunan distribusi anggota Fraksi PPP versi Suryadharma. “Ini sebab akibat. Ada cerita panjang di balik naiknya emosi saya,” ujar Hasrul.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang mengatakan Sekretariat Jenderal DPR hanya menerima satu surat dari PPP yang ditandatangani Suryadharma.

Lantas ke mana Suryadharma? Ia sempat terlihat di DPR pada 25 September, menjelang voting RUU Pilkada. Saat itu masih anggota DPR belum berganti. Kini Suryadharma jarang tampil di depan publik. Namun ia terus bergerak di balik layar. Ia merombak struktur Fraksi PPP di DPR, menunjuk Epyardi Asda sebagai ketua fraksi.