Syarif Bantah Demokrat Punya Pakta Rahasia

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan membantah ucapan Ketua Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar, soal blangko rahasia antara Demokrat, Koalisi Merah Putih, dan Partai Persatuan Pembangunan. Blangko itu disebut Hasrul berisi pernyataan PPP –yang diwakili Suryadharma Ali– untuk melepas jatah di pimpinan DPR untuk Demokrat. Hasrul juga menyebut Demokrat masuk ke dalam paket pimpinan DPR setelah koalisi Prabowo bersedia menerima Perppu Pilkada.

“Saya tidak tahu persis soal blangko itu. Tapi Demokrat tidak punya kesepakatan rahasia seperti itu,” kata Syarif kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Syarif menyatakan Demokrat memperoleh jatah kursi pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih karena memang pantas mendapatkannya. “Demokrat merupakan partai peringkat keempat dalam pemilu legislatif. Jadi sangat wajar Demokrat ikut memimpin DPR. Sudah proporsional,” ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.

Terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Syarif kembali mengatakan Demokrat tak punya kompromi di balik layar. Perppu Pilkada dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya untuk mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat, setelah paripurna DPR menyetujui pilkada lewat DPRD. (Baca: Menimbang-nimbang Perppu Pilkada)

“Perppu Pilkada betul-betul demi kebaikan rakyat. Pilkada langsung sudah berlangsung selama sepuluh tahun. Silakan partai-partai lain mempertimbangkannya,” ujar Syarif. Perppu Pilkada saat ini sudah diserahkan pemerintah ke DPR, dan akan dibahas begitu seluruh alat kelengkapan dewan terbentuk, termasuk komisi-komisi di DPR.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Arwani Thomafi secara terpisah mengaku tak tahu soal blangko rahasia yang diceritakan oleh koleganya, Hasrul Azwar. Yang ia tahu, PPP yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Hasrul bercerita soal blangko rahasia beberapa jam setelah ia membanting dua meja pada sidang paripurna DPR, Selasa (28/10). Hasrul marah karena pimpinan DPR mengesahkan susunan anggota Fraksi PPP di sebelas komisi dan lima alat kelengkapan dewan yang diajukan oleh kubu Suryadharma Ali.

Hasrul menuding Suryadharma menjerumuskan partai. “Suryadharma telah menandatangani sebuah kesepakatan tanpa sepengetahuan kita semua,” kata Hasrul di hadapan lebih dari 30 anggota Dewan Pengurus Wilayah PPP pada acara Rapat Pimpinan Nasional PPP kubu Romahurmuziy di Jakarta, Selasa malam.

“Blangko itu ditandatangani 1 Oktober malam (hari pelantikan anggota DPR) di rumah Amien Rais. Djan Faridz saksinya,” kata Hasrul. Menurutnya, Blangko ditandatangani oleh Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Baca juga:

Drama Perebutan Kuasa PPP di Balik Kisruh DPR

Ancaman Pecat Bagi Pengkhianat Romy