Yohana Siap Dobrak Adat Demi Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan akan menyelaraskan isu perempuan dengan adat untuk membangun kesetaraan gender di Indonesia. Yohana melihat persoalan diskriminasi masih banyak terjadi di Indonesia.

"Saya mengajak teman-teman bekerja sama bagaimana kementerian ini bisa membangun dari timur, Papua, ke barat seperti misi Presiden Joko Widodo," kata Yohana S. Yembise usai acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (28/10).

Lebih jauh lagi, dosen Universitas Cendrawasih ini mengatakan diskriminasi terutama masih terjadi dalam lingkup keluarga. Dia melihat bagaimana perempuan di daerah timur Indonesia mesti tunduk kepada suaminya meskipun sang pasangan berlaku sewenang-wenang terhadap sang isteri.

Berdasarkan kajian ilmiahnya, Yohana menemukan kepatuhan buta tersebut yang menjadi akar persoalan meningkatnya kekerasan rumah tangga atas perempuan.

"Kekerasan pada perempuan di Papua masih terlihat. Perempuan diperlakukan di luar batas kewajaran. Saya kira daerah lain juga masih terjadi," kata doktor lulusan Universitas Newcastle, Australia, ini.

Perempuan kelahiran Biak, Papua, ini berpendapat kepatuhan buta itu disebabkan oleh persoalan kultur dan adat istiadat yang patriarki. Hal itu menyebabkan permasalahan tersebut jadi tidak terselesaikan.

Dia mencontohkan kasus di Papua di mana seorang lelaki yang mau menikah mesti membayar mahar atau mas kawin dalam jumlah besar kepada pihak keluarga perempuan. Jumlahnya, katanya, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jumlah yang besar membuat lelaki merasa telah membayar mahal dan dengan demikian memiliki sang perempuan.  "Setelah kawin, lelaki merasa sudah bayar mahal jadi perempuan harus tunduk," katanya. 

Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, Yohana memiliki visi untuk menyelaraskan persoalan perempuan dengan adat yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.  "Saya akan dobrak adat dan agama," dia menegaskan.

Hal tersebut, katanya, merupakan tantangan yang tidak mudah untuk memajukan perempuan dan anak terutama karena adat istiadat dan doktrin agama yang membelenggu.

Ketika ditanya ihwal mekanismenya, Yohana mengatakan akan mengajak kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait.  "Saya minta semua bekerja sama. Akan saya bahas dulu dengan yang lain. Akan ada banyak kajian juga," ujar guru besar bidang keguruan ini. 

Sementara itu, mantan Menteri PPPA Linda Gumelar mengatakan salah satu tantangan bagi kementerian saat ini adalah upaya memaksimalkan anggaran untuk persoalan perempuan.  "Anggaran untuk persoalan perempuan terbatas. Dana ke kementerian PPA merupakan tiga terendah dari kementerian lembaga," katanya.

Solusi untuk menyiasati minimnya biaya, ujarnya, adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan teman-teman aktivis dan penggiat isu perempuan dan anak seperti Komnas Perempuan, lsm dan partisipasi negara sahabat.