PPP Tuding Pimpinan DPR Tak Arif

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan menganggap para pimpinan dewan pimpinan rakyat kurang arif dalam memimpin dan menutup sidang paripurna, selasa (28/10). " Sebagai pimpinan kan harus ada wisdom," ujar Ketua Majelis Pertimbangan Partai Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (29/10).
 
Dia menilai hal itu sudah tampak dari sejumlah kronologi. Dimulai dari tidak dibacakannya susunan nama anggota alat kelengkapan dewan yang telah diajukan oleh PPP melalui Hasrul Azwar dan Arwani Tomafi.

Kemudian mikrofon di jajaran meja fraksi PPP juga mati. Lalu diakhiri dengan ditutupnya sidang paripurna tanpa memberikan kesempatan kepada PPP untuk interupsi. Alhasil, terjadilah kericuhan yang membuat dua meja terbalik.

"Yang kita lihat adalah faktor ketidaksengajaan karena pimpinan fraksi PPP berusaha mengejar pimpinan DPR yang lari dari ruang sidang karena mengambil keputusan sepihak. Biasanya orang yang lari dari situasi itu adalah orang yang bersalah," tutur Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
 
Oleh karena itu PPP melayangkan surat protes dan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR RI yang memaksakan kehendak sendiri. Rommy menilai ada kesan pimpinan DPR mendahulukan ego koalisinya dalam memimpin sidang paripurna kemarin.
 
"Saya berharap pimpinan DPR dapat memimpin sidang dengan lebih bermartabat,” katanya.

Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan memang ada masalah etika dalam sidang paripurna itu. Bisa jadi karena pimpinan DPR berasal dari Koalisi Merah Putih.

“Tapi tata caranya begitu palu diketuk maka yang diterima adalah nama yang diajukan SDA,” katanya, di Jakarta, Rabu (29/10).
 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menganggap tidak salah mengesahkan susunan anggota Fraksi PPP di 11 komisi dan lima alat kelengkapan dewan yang diajukan oleh kubu Suryadharma Ali.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada pertentangan kepada pimpinan sidang sebelum palu keputusan akhirnya diketok, yang akhirnya membawa keputusan final bahwa Fraksi PPP SDA tetap sah.
 
Politikus Partai Demokrat ini meyakini keputusan yang diambil olehnya sebagai pimpinan sidang sudah sesuai dengan aturan dan tidak perlu ditarik kembali.

"Kami yakin sepenuhnya keputusan pimpinan betul-betul mengikuti perundang-undangan. Tidak bisa menggagalkan dan dibatalkan, sudah sesuai asas perundang-undangan," ujarnya.
 
Padahal, surat dari Menteri Hukum dan HAM yang baru, Yasonna Laoly, sudah mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP di mana Romy disebut sebagai Ketua Umum.

Akibat pimpinan DPR tak menggubris protes dari kubu Romy di sidang paripurna, Selasa (28/10) malam, anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar marah dan disebut membalikkan meja, meski belakangan dia membantahnya.