Palu Diketuk, PPP Romy Sudah Hilang Suara

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan kubu Romahurmuziy di Partai Persatuan Pembangunan memang bisa kehilangan suara di alat kelengkapan dewan setelah DPR memutuskan menerima nama dari kubu Suryadharma Ali.
 
Menurut dia ada momentum bahwa nama-nama disahkan sebelum surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Muktamar PPP yang menetapkan Romy, begitu Romahurmuziy akrab dipanggil, ditunjukkan kepada pimpinan DPR.

Yunarto mengatakan memang ada masalah etika di situ. Bisa jadi karena pimpinan DPR berasal dari Koalisi Merah Putih. “Tapi tata caranya begitu palu diketuk maka yang diterima adalah nama yang diajukan SDA,” katanya, di Jakarta, Rabu (29/10).

Terkait dengan perpecahan di kubu PPP, menurutnya tak ada yang diuntungkan, baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat. Sebab perpecahan itu lebih kepada perebutan kekuasaan antara kubu Romy dan Suryadharma Ali.

Kubu Suryadharma Ali berkepentingan pada kekuasaan dengan kemungkinan mendapatkan jatah pimpinan di alat kelengkapan dewan. Sementara kubu Romy pun begitu.
 
Padahal, dengan keluarnya surat Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM yang baru, dualisme di PPP sudah selesai. “Tidak boleh lagi kubu SDA mengatakan ada dualisme,” katanya.
 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menganggap tidak salah mengesahkan susunan anggota Fraksi PPP di 11 komisi dan lima alat kelengkapan dewan yang diajukan oleh kubu Suryadharma Ali.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada pertentangan kepada pimpinan sidang sebelum palu keputusan akhirnya diketok, yang akhirnya membawa keputusan final bahwa Fraksi PPP SDA tetap sah.
 
Politikus Partai Demokrat ini meyakini keputusan yang diambil olehnya sebagai pimpinan sidang sudah sesuai dengan aturan dan tidak perlu ditarik kembali.

"Kami yakin sepenuhnya keputusan pimpinan betul-betul mengikuti perundang-undangan. Tidak bisa menggagalkan dan dibatalkan, sudah sesuai asas perundang-undangan," ujarnya.
 
Padahal, surat dari Menteri Hukum dan HAM yang baru, Yasonna Laoly, sudah mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP di mana Romy disebut sebagai Ketua Umum.

Akibat pimpinan DPR tak menggubris protes dari kubu Romy di sidang paripurna, Selasa (28/10) malam, anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar marah dan disebut membalikkan meja.